Kabar Baik bagi Pekerja! Cuti Bersama Kini Tak Memotong Jatah Cuti Tahunan

Norton News – Pekerja di Indonesia mendapatkan perlindungan baru terkait hak cuti setelah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6). Ketentuan ini memberikan kepastian bagi pekerja agar hak cuti tahunan tetap utuh meskipun perusahaan menerapkan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” demikian bunyi Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026.

Selain mengatur pelaksanaan cuti bersama, undang-undang tersebut juga menetapkan hak cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Hak tersebut diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya dapat disepakati melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.

Perlindungan Hak Pekerja Diperkuat

UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Kehadiran regulasi ini menjadi landasan baru dalam pengaturan hubungan kerja serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia.

Tidak hanya mengenai cuti, aturan tersebut juga memuat sejumlah ketentuan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja.

Salah satunya adalah kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253.

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.”

Dana cadangan tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban penyediaannya dikecualikan bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Selain itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan baru yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak cuti dan pembayaran pesangon.