Gerindra Paparkan Strategi Kebijakan dan Laporan Keuangan dalam Uji Publik KIP

Jakarta, Norton News, 26 November 2025 – Dilansir dari detiknews, DPP Partai Gerindra memaparkan strategi kebijakan dalam uji publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam forum tersebut, Gerindra menjelaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik serta upaya memperkuat akuntabilitas organisasi.

Uji publik berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (18/11/2025), dan dihadiri Bendahara Umum DPP Gerindra Satrio Dimas Adityo serta Ketua PPID DPP Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya.

Satrio Dimas Adityo menekankan bahwa transparansi di internal partai politik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Menurutnya, keterbukaan bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi juga sarana agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya organisasi partai.

“Keterbukaan informasi partai politik menjadi pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Ini memperkuat demokrasi dan menciptakan hubungan yang sehat antara partai dan publik,” ujarnya.

Gerindra juga menegaskan komitmen pada prinsip inklusivitas dalam layanan informasi publik. Danang Wicaksana memastikan bahwa fasilitas informasi dapat diakses seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Strategi Kebijakan Gerindra

Danang memaparkan langkah konkret Gerindra dalam mewujudkan partai yang transparan dan akuntabel. Pertama, keterbukaan keuangan terkait pendapatan, penggunaan anggaran, dan laporan keuangan sesuai standar akuntabilitas publik.

“Kedua, penyediaan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui format dan layanan yang mudah diakses,” ujarnya.

“Ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja PPID serta penguatan struktur internal guna meningkatkan kualitas layanan informasi,” tambahnya.

Ia juga menyoroti peran teknologi informasi, dengan tujuan mengoptimalkan platform digital agar masyarakat lebih mudah mengakses data dan layanan PPID.

Danang menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan partai politik menjadi elemen kunci dalam memperkuat demokrasi.

“Dengan membuka akses informasi seluas-luasnya, masyarakat dapat menilai apakah partai benar-benar menjalankan prinsip transparansi,” katanya.

Ia menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Gerindra untuk menjadi pelopor keterbukaan demi memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.