Fenomena Cancel Culture: Boikot atau Persekusi Digital?

Ilustrasi Cancel Culture.

Jakarta, Norton News – Dilansir dari CNN Indonesia, Cancel culture adalah praktik sosial di mana figur publik atau individu tertentu ditolak dan diboikot karena perilaku, pernyataan, atau tindakan mereka yang dianggap bertentangan dengan norma masyarakat. Fenomena ini sering terjadi di media sosial dengan seruan massal untuk mengakhiri karier atau pengaruh seseorang.

Konsep ini merupakan evolusi dari boikot yang telah lama dikenal. Istilah cancel culture mulai populer pada 2017 setelah skandal Harvey Weinstein terungkap, yang kemudian diikuti dengan boikot massal terhadap figur publik yang terlibat dalam kasus serupa.

Alasan seseorang mengalami cancel culture bisa beragam, seperti skandal pribadi, pernyataan kontroversial, karya yang tidak sesuai dengan budaya, atau tindakan yang dianggap merugikan komunitas. Dampaknya pun bisa sangat besar, mulai dari kehilangan pekerjaan, tekanan sosial, hingga masalah kesehatan mental yang serius.

Meskipun dianggap sebagai bentuk akuntabilitas sosial, cancel culture juga memicu perdebatan. Beberapa pihak melihatnya sebagai alat untuk menegakkan keadilan, sementara yang lain menganggapnya sebagai persekusi digital atau cyberbullying yang bisa merusak mental individu yang dicancel.

Psikolog Koentjoro dari Universitas Gadjah Mada menilai bahwa cancel culture dapat berkembang menjadi tindakan main hakim sendiri di media sosial. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai isu sosial.

Cancel culture adalah fenomena dengan dampak ganda—dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga bisa menjadi alat penghukuman yang berlebihan.