Jakarta ,NortonNews – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Perseroda Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang berlangsung pada periode 2009–2024.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik Kejagung memanggil dan memeriksa mantan Wali Kota Bekasi periode 2008–2010, Mochtar Mohamad, pada Kamis (19/11/2026). Ia diperiksa sebagai saksi guna menggali informasi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan migas tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Bekasi itu.
“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara MM selaku mantan kepala daerah Bekasi,” ujar Anang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Anang menjelaskan, pemanggilan Mochtar Mohamad menjadi salah satu langkah penyidik untuk memperkuat bukti serta melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dalam tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” demikian keterangan pihak Kejagung.
Ia turut memastikan bahwa seluruh tahapan penyidikan berlangsung dengan mengutamakan profesionalitas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegas Anang.
Perkara ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP sepanjang 2009 hingga 2024.
Dari hasil pendalaman perkara, Kejagung menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama tersebut.
Sebelumnya, Anang Supriatna menyampaikan bahwa terdapat sejumlah prosedur dan ketentuan perizinan yang diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mencakup persetujuan DPRD hingga perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua,” ungkap Anang.
Lebih lanjut, ia menyebut pengabaian terhadap berbagai persyaratan tersebut diduga memengaruhi kondisi keuangan perusahaan hingga menyebabkan kerugian.
“Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit,” imbuhnya.
Berdasarkan perkembangan penyidikan, Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan KSO Migas tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
Kerugian tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah, tetapi juga berdampak terhadap pihak Pertamina.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp2 triliunan,” pungkas Anang.



















































You must be logged in to post a comment Login