JAKARTA, NortonNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum baru untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus membantu mengembalikan kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana. Selama ini, penegakan hukum tidak hanya perlu berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Di lansir dari laman resmi DPR RI – pada Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dirancang agar proses pengambilalihan aset hasil tindak pidana dapat berjalan secara efektif, adil, dan proporsional Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur hukum serta menghormati hak asasi manusia. Regulasi tersebut juga disusun untuk mencegah penggunaan kewenangan secara berlebihan oleh aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, keberadaan aturan khusus mengenai perampasan aset diperlukan agar hasil tindak pidana tidak hanya berhenti pada proses penghukuman pelaku. Aset yang diperoleh melalui kejahatan harus dapat ditelusuri dan dipulihkan sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditangani secara lebih optimal.
Pembahasan RUU Melibatkan Pakar dan Masyarakat
Habiburokhman menjelaskan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui tahapan panjang dengan melibatkan berbagai pihak. Komisi III DPR RI mencatat telah menyelenggarakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Kegiatan tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang memberikan pandangan mengenai kebutuhan pengaturan perampasan aset. Selain itu, DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat.
Partisipasi publik dinilai penting karena regulasi perampasan aset berkaitan dengan hak kepemilikan, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam menangani harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penyusunan aturan tersebut membutuhkan pembahasan yang cermat agar tujuan pemberantasan kejahatan tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru.
DPR juga menyatakan bahwa proses pembahasan dilakukan secara terbuka. Masyarakat dan media dapat mengikuti perkembangan pembahasan melalui rapat dengar pendapat, rapat kerja, rapat Panja, hingga pertemuan tim perumus dan tim sinkronisasi.
Informasi mengenai proses tersebut turut disampaikan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi DPR. Keterbukaan ini diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembentukan undang-undang sekaligus mengikuti pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan setiap ketentuannya.
Pembahasan Menghasilkan 74 Pasal
Dari sisi substansi, pembahasan RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Proses tersebut menghasilkan sejumlah perubahan terhadap rancangan awal, termasuk penyesuaian jumlah pasal dari sebelumnya 67 pasal menjadi 74 pasal.
Perubahan juga dilakukan terhadap judul rancangan undang-undang. Judulnya diperjelas menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penambahan frasa tersebut bertujuan mempertegas ruang lingkup pengaturan agar tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah kejahatan lain yang memenuhi ketentuan.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pengaturan dalam RUU tersebut disusun berdasarkan empat pilar utama. Pilar pertama berkaitan dengan asas dan ruang lingkup perampasan aset. Bagian ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap proses penanganan aset.
Pilar kedua menyangkut prosedur perampasan aset, termasuk mekanisme non-conviction based atau perampasan aset yang tidak harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku. Mekanisme ini dirancang untuk menghadapi situasi tertentu ketika aset diduga berkaitan dengan tindak pidana, tetapi proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat dilanjutkan atau tidak memungkinkan diselesaikan dengan cara biasa.
Pilar ketiga berfokus pada tata kelola dan transparansi pengelolaan aset. Dalam hal ini, RUU mengatur pentingnya pengelolaan aset secara profesional melalui badan yang memiliki fungsi dan kewenangan jelas serta didukung sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pilar keempat menekankan pemulihan yang berkeadilan. Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan kepada negara, korban tindak pidana, maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik sesuai ketentuan hukum.
Perampasan Aset Diperluas untuk Berbagai Jenis Kejahatan
Ruang lingkup RUU Perampasan Aset tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi. Dalam hasil pembahasan, pengaturannya juga diperluas untuk menjangkau sejumlah tindak pidana lain yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian.
Beberapa jenis kejahatan yang masuk dalam cakupan pengaturan tersebut antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, RUU tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Perluasan ruang lingkup ini menjadi perhatian karena perkembangan teknologi telah membuka berbagai cara baru dalam melakukan tindak pidana. Penipuan berbasis digital, misalnya, dapat menimbulkan kerugian terhadap banyak orang dalam waktu singkat. Hasil kejahatan juga dapat dialihkan ke berbagai bentuk aset sehingga membutuhkan mekanisme penelusuran yang lebih terarah.
Dengan adanya pengaturan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan yang lebih jelas untuk menelusuri aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan. Meski demikian, setiap tindakan tetap harus dilakukan berdasarkan bukti dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Mekanisme Perampasan Aset Tetap Melalui Proses Hukum
Salah satu bagian penting dalam RUU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini tidak berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak tanpa alasan dan pemeriksaan hukum.
Dalam rancangan pengaturan tersebut, proses perampasan aset memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut dimulai dari penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, kemudian dapat dilanjutkan dengan penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan sesuai ketentuan.
Setelah tahapan tersebut, perkara diajukan untuk diperiksa melalui persidangan. Pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan sebelum menjatuhkan putusan mengenai status aset yang menjadi objek permohonan perampasan. Pelaksanaan perampasan baru dapat dilakukan berdasarkan putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prosedur tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan terhadap aset memiliki dasar yang jelas. Pemilik aset maupun pihak lain yang berkepentingan juga harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan bukti dalam proses pemeriksaan.
Habiburokhman menegaskan bahwa pengaturan tersebut harus dilengkapi dengan pengawasan yang memadai. Tujuannya agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik, pemerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang oleh aparat.
Untuk mendukung hal tersebut, RUU mengatur pengawasan independen serta penerapan mekanisme pembuktian yang berimbang. Proses pemeriksaan di pengadilan juga diharapkan berlangsung secara terbuka sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan Aset Harus Transparan dan Melindungi Hak Masyarakat
Selain mengatur proses perampasan, RUU tersebut memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset setelah berhasil diamankan dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Pengelolaan ini mencakup kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengelolaan yang profesional diperlukan karena aset hasil tindak pidana dapat memiliki berbagai bentuk, mulai dari uang, tanah, bangunan, kendaraan, hingga bentuk kekayaan lainnya. Tanpa pengelolaan yang baik, nilai aset berpotensi menurun atau bahkan menimbulkan persoalan baru selama proses hukum berlangsung.
Karena itu, RUU mengarahkan agar pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan bekerja secara akuntabel. Sistem informasi pengelolaan aset juga menjadi bagian penting untuk mencatat setiap proses sehingga dapat ditelusuri dan diawasi.
Transparansi tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset yang telah berada dalam penguasaan negara. Masyarakat juga perlu memperoleh kepastian bahwa aset yang dirampas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Di sisi lain, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan. Tidak semua pihak yang memiliki hubungan dengan suatu aset otomatis terlibat dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, pihak yang memiliki kepentingan sah harus diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya melalui mekanisme yang tersedia.
Pengaturan ini penting agar pemberantasan tindak pidana tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak kepemilikan yang sah. Negara harus dapat mengambil tindakan terhadap aset hasil kejahatan, tetapi prosesnya tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Aset Hasil Kejahatan Diharapkan Kembali kepada Negara dan Korban
Habiburokhman menyampaikan bahwa tujuan utama pengaturan perampasan aset adalah memastikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan. Dengan demikian, upaya pemberantasan kejahatan tidak hanya berakhir pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pihak yang mengalami kerugian.
Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan untuk memulihkan keuangan negara maupun membantu korban memperoleh kembali haknya. Pengembalian tersebut menjadi penting karena korban sering kali menanggung kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.
Dalam kasus tertentu, kerugian masyarakat dapat melibatkan banyak korban dengan nilai yang besar. Penipuan investasi, penggelapan, dan kejahatan keuangan lainnya dapat menyebabkan masyarakat kehilangan tabungan atau harta yang telah dikumpulkan dalam waktu lama.
Melalui pengaturan yang lebih jelas, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan proses pemulihan aset untuk kepentingan korban. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan putusan pengadilan, hak pihak ketiga, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhir penyampaian laporan, Habiburokhman mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, jajaran kementerian, pimpinan DPR, anggota Komisi III, Badan Keahlian DPR, serta berbagai pihak yang telah memberikan masukan selama pembahasan RUU berlangsung.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media massa yang ikut berkontribusi dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Secara khusus, Habiburokhman menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal pembahasan sejak tahap awal hingga pengambilan keputusan.
Dengan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026, DPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan aset. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat membantu negara dan masyarakat memperoleh kembali kerugian akibat kejahatan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.



















































You must be logged in to post a comment Login