DPR Minta Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang

NORTON NEWS – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menangani secara objektif laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL. Ia menegaskan agar proses hukum berjalan tanpa perlakuan khusus terhadap pihak mana pun.

Habiburokhman mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi Kapolda NTT untuk mendorong penanganan laporan tersebut secara proaktif. Menurutnya, aparat kepolisian harus memastikan seluruh proses penyelidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Politikus Partai Gerindra tersebut juga meminta agar laporan yang disampaikan korban segera ditindaklanjuti. Ia menilai penangkapan dan penahanan terhadap terlapor dapat dilakukan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup.

Habiburokhman menambahkan, apabila tuduhan tersebut nantinya terbukti melalui proses hukum, pihak yang bersangkutan harus mendapatkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ucap dia.

Polda NTT Mulai Selidiki Laporan Korban

Sementara itu, Polda NTT telah memulai penyelidikan atas laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan YL. Laporan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berusia 21 tahun.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa laporan diterima pada Kamis (12/11/2026) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Berdasarkan informasi kepolisian, dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas yang berada di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

“Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,” katanya sekaligus menekankan informasi peristiwa masih terus didalami.

Henry menerangkan, berdasarkan keterangan awal pelapor, kejadian bermula ketika korban bersama beberapa saksi mendatangi lokasi setelah mendapatkan informasi mengenai tawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta bantuan agar dapat meninggalkan lokasi.

Polda NTT memastikan penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepolisian juga menyatakan akan memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penyidik Lakukan Pemeriksaan dan Persiapan Visum

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mendalami laporan tersebut.

Langkah yang telah dilakukan meliputi penerimaan laporan polisi, penyelesaian administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum, serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang memiliki informasi terkait dugaan peristiwa tersebut.

Selain itu, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan medis dan memperoleh hasil visum. Kepolisian turut menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.

Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. DPR meminta Polda NTT memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan dan objektif hingga seluruh fakta hukum terungkap.