Danantara Jadi Perantara Ekspor Batu Bara Mulai 2027, Negosiasi Harga Tetap di Tangan Perusahaan

Norton News – Pemerintah akan menerapkan mekanisme baru dalam tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis mulai 1 Januari 2027. Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah menempatkan Danantara sebagai perantara tunggal untuk kegiatan ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), serta ferroalloy.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak menjadikan Danantara sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli secara langsung. Perusahaan eksportir tetap memiliki kewenangan untuk bernegosiasi dan menyepakati harga dengan pembeli atau buyer di pasar internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fungsi DSI lebih diarahkan pada pemeriksaan dan pengawasan dokumen transaksi ekspor.

“DSI berperan sebagai perantara tunggal, jadi sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Negosiasi Harga Tetap Dilakukan Eksportir

Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan penerapan sistem baru tersebut tidak mengubah hubungan perdagangan antara perusahaan eksportir dan pembeli. Proses negosiasi, penentuan kesepakatan harga, hingga transaksi komersial tetap dilakukan oleh kedua pihak.

Namun, Danantara nantinya memiliki peran dalam menetapkan rentang harga ekspor yang dianggap wajar. Penentuan rentang tersebut akan menggunakan sejumlah parameter komersial, termasuk Harga Patokan Ekspor (HPE) dan referensi harga di bursa.

Menurut Budi, HPE tetap digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengawasan harga. Sementara itu, penyusunan teknis mengenai rentang harga akan dilakukan DSI bersama kementerian terkait.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap nilai transaksi ekspor dapat diperkuat tanpa mengambil alih kewenangan perusahaan dalam melakukan negosiasi perdagangan.

Danantara Periksa Dokumen Ekspor

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara tunggal, DSI akan memeriksa dokumen kontrak, rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta dokumen pendukung transaksi lainnya.

Apabila seluruh dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan, DSI akan memberikan persetujuan agar PEB dapat diteruskan ke sistem Bea Cukai melalui Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Penyusunan dokumen PEB tetap menjadi tanggung jawab perusahaan eksportir melalui portal yang disediakan DSI. Nama Danantara juga tidak akan dicantumkan sebagai eksportir dalam elemen data PEB.

CEO PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen akan dilakukan melalui sistem National Data Intelligence (NADI). Platform tersebut terhubung dengan sistem Bea Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window (S-INSW).

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi transaksi, termasuk harga, kuantitas, kualitas, serta nilai dana hasil ekspor. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan melalui pengolahan data dan pemeriksaan transaksi secara lebih terstruktur.

Persyaratan Ekspor Tetap Berlaku

Pemerintah juga memastikan bahwa penerapan perantara tunggal tidak menghapus kewajiban yang selama ini harus dipenuhi perusahaan eksportir.

Untuk komoditas CPO, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO). Sementara itu, eksportir batu bara harus memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sedangkan ekspor ferroalloy tetap memerlukan Laporan Surveyor (LS).

Budi menegaskan bahwa perubahan utama hanya terdapat pada mekanisme pengawasan dan persetujuan dokumen ekspor. Adapun prosedur serta persyaratan teknis masing-masing komoditas tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian regulasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Perubahan aturan tersebut ditujukan untuk memperjelas kedudukan dan fungsi DSI sebagai perantara tunggal.

Sistem Ekspor Baru Mulai Berlaku Januari 2027

Penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI dijadwalkan dimulai pada 1 Januari 2027. Sebelum kebijakan tersebut berlaku, pemerintah dan Danantara melakukan persiapan sistem serta sosialisasi kepada perusahaan eksportir dan para pelaku usaha terkait.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pengawasan ekspor komoditas strategis menjadi lebih terintegrasi, termasuk dalam memantau nilai transaksi dan penerimaan devisa hasil ekspor.

Dengan demikian, Danantara akan berperan sebagai pengawas dan perantara dalam proses ekspor, sedangkan perusahaan tetap menjalankan kegiatan perdagangan secara langsung dengan pembeli di pasar internasional.