JAKARTA, NORTON NEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN atas kontribusi mereka dalam mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nusron menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam mendukung penanganan kasus pertanahan. Menurutnya, keberhasilan mencapai target operasi tidak terlepas dari koordinasi lintas lembaga.
“Terima kasih dan apresiasi kepada kepolisian dan kejaksaan tinggi, yang selama ini sudah bahu-membahu, sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai,” kata Nusron.
Ia menegaskan bahwa pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai instansi. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kasus.
Nusron juga meminta agar kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi diperkuat hingga ke tingkat daerah yang lebih bawah.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu, sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.
75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi
Dalam kegiatan tersebut, pin penghargaan atas dukungan terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 75 penerima atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan.
Para penerima terdiri dari kepala kepolisian daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN yang berasal dari 25 provinsi.
Provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Melalui penghargaan tersebut, ATR/BPN berharap sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan jajaran pertanahan dapat terus diperkuat. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu meningkatkan pencegahan serta penanganan tindak pidana pertanahan secara lebih optimal.
You must be logged in to post a comment Login