Penembakan remaja di Makassar jadi sorotan DPR minta aparat diproses hukum dan dihukum tegas

NortonNews.com- Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendesak agar aparat kepolisian yang menembak hingga menewaskan seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, dijatuhi sanksi tegas. Ia menegaskan bahwa kesalahan dalam prosedur penggunaan senjata api oleh polisi tidak boleh sampai merenggut nyawa warga sipil.

Abdullah juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut insiden penembakan tersebut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Peristiwa ini harus diselidiki secara tuntas dan terbuka. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka pelaku wajib diberikan sanksi tegas. Jangan sampai muncul anggapan bahwa aparat kebal hukum,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (5/3/2026).

Ia menyebutkan bahwa penggunaan senjata api oleh polisi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP yang berlaku.Dalam SOP disebutkan bahwa senjata api hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir atau last resort ketika situasi benar-benar mengancam keselamatan jiwa.

Abdullah menegaskan bahwa aparat kepolisian harus bertindak secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai penggunaan senjata api tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena berisiko besar terhadap keselamatan masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com- Oleh karena itu, ia menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan prosedur penggunaan senjata oleh aparat di lapangan.

Peristiwa penembakan terhadap remaja di Makassar tersebut dinilai semakin menambah daftar kasus kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata api oleh aparat terhadap warga sipil. Karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia didesak untuk memperketat pengawasan, meningkatkan pelatihan, serta menegakkan disiplin bagi anggota yang memiliki izin membawa senjata api agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Ia menyatakan pihaknya akan terus memantau jalannya proses hukum agar berlangsung secara objektif serta mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Menurutnya, setiap tindakan aparat harus selalu berpijak pada prinsip akuntabilitas.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan menetapkan seorang perwira polisi berinisial Iptu N sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang remaja bernama Bertrand Eko Prasetyo (18). Korban diduga tertembak saat diamankan oleh aparat kepolisian.

Penetapan tersangka terhadap Iptu N dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana umum dalam insiden tersebut.

Peristiwa tragis yang menimpa remaja berusia 18 tahun itu terjadi di kawasan Jalan Toddopuli Raya, Kecamatan Panakkukang, Makassar, pada Minggu (1/3/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula ketika Bertrand bersama sejumlah remaja lainnya diduga terlibat aksi tawuran dengan menggunakan mainan senapan water jelly sekitar pukul 07.00 Wita.

Arya menyebutkan bahwa tindakan Bertrand bersama sejumlah rekannya tersebut telah meresahkan warga sekitar karena sampai menutup akses jalan.

Iptu N kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk membubarkan aksi tersebut dan mengamankan Bertrand. Namun, dalam proses penanganan itu, senjata api yang dibawa Iptu N tiba-tiba meletus. Kapolrestabes Makassar, Arya Perdana, menjelaskan bahwa tembakan tersebut terjadi secara tidak sengaja saat korban meronta ketika hendak diamankan, sehingga peluru mengenai bagian belakang tubuh korban.