Connect with us

Hi, what are you looking for?

Terbaru

Duta Palma Group Keberatan atas Tuntutan Rp 81,8 Triliun dalam Kasus Perkebunan Sawit Ilegal

Duta Palma Group Keberatan atas Tuntutan Rp 81,8 Triliun dalam Kasus Perkebunan Sawit Ilegal

NortonNews – Tim kuasa hukum Duta Palma Group, Rinto Maha, menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) senilai Rp 81,8 triliun terhadap sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tidak rasional.

Menurut Rinto, tuntutan tersebut berpotensi mengulang pembebanan kerugian negara yang sebelumnya telah diperiksa dalam perkara pidana pemilik Duta Palma Group, Surya Darmadi, pada 2022. Kasus yang sedang disidangkan berkaitan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit selama periode 2004-2022.

Rinto mempersoalkan penghitungan kerugian perekonomian negara yang kembali diajukan jaksa. Ia menilai hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum atau nebis in idem, mengingat objek perkara serupa telah menjadi bagian dari proses hukum sebelumnya.

Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023. Dalam putusan tersebut, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp 2,23 triliun sekaligus menghapus pembebanan kerugian perekonomian negara senilai Rp 39,75 triliun yang sebelumnya diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama.

Namun, dalam perkara korporasi Duta Palma Group, jaksa kembali menuntut pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun. Jika digabungkan dengan denda dan uang pengganti lainnya, total tuntutan mencapai Rp 81,8 triliun.

Dilansir dari detik.com – Rinto berpendapat perbedaan status hukum antara Surya Darmadi sebagai individu dan perusahaan sebagai korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan maupun pemulihan kerugian yang sama secara berulang. Menurutnya, jaksa harus membuktikan bahwa tuntutan terhadap perusahaan tidak menduplikasi kerugian, keuntungan tindak pidana, ataupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara terdahulu.

Selain itu, pihak kuasa hukum mempertanyakan dasar penghitungan kerugian perekonomian negara dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Rinto menilai kerugian negara harus dibuktikan sebagai kerugian nyata atau actual loss, bukan sekadar potensi kerugian, proyeksi kehilangan manfaat, maupun perkiraan keuntungan yang belum tentu terjadi.

Ia juga menyoroti ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor mengenai pembayaran uang pengganti yang dibatasi paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Karena itu, menurutnya, tuntutan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun tidak bisa langsung dibebankan tanpa pembuktian mengenai aset atau keuntungan yang benar-benar diperoleh masing-masing perusahaan.

Persoalan lain yang disampaikan Rinto berkaitan dengan kewenangan lembaga penghitung kerugian negara. Ia merujuk Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Atas dasar itu, Rinto menilai hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun kajian ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak otomatis dapat disamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK. Ia menyebut dasar kewenangan, metode penghitungan, legalitas penugasan, serta kekuatan pembuktiannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Rinto turut menyinggung ketentuan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja mengenai penyelesaian administratif terhadap kegiatan usaha tertentu di kawasan hutan. Menurutnya, dugaan pelanggaran administrasi atau perizinan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara.

Ia menyatakan perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya telah memiliki legalitas usaha, termasuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) sejak dekade 1980-an. Rinto juga menyebut perusahaan telah membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, ia meminta proses hukum tetap memperhatikan hak kepemilikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Duta Palma Group Dituntut Membayar Rp 81,8 Triliun

Sebelumnya, jaksa menuntut tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group untuk membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp 81,8 triliun. Jaksa meyakini perusahaan-perusahaan tersebut melakukan korupsi dan TPPU dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang 2004-2022.

Sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (19/11/2026). Tujuh perusahaan yang menjadi terdakwa adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.

Masing-masing korporasi dituntut membayar denda sebesar Rp 100 miliar. Dengan demikian, total denda yang diminta jaksa untuk tujuh perusahaan mencapai Rp 700 miliar. Apabila harta benda para terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, jaksa meminta agar pembayaran diganti dengan pidana kurungan selama 730 hari, dengan memperhitungkan jumlah denda yang telah dibayarkan.

Jaksa juga mengajukan tuntutan tambahan berupa pembubaran seluruh korporasi tersebut. Hal yang memberatkan tuntutan antara lain tindakan para terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, berlangsung dalam waktu panjang, menimbulkan keresahan masyarakat, serta menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah besar.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Selain denda, jaksa meminta pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian negara. Rinciannya sebagai berikut:

  1. PT Palma Satu dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp 21,39 triliun.
  2. PT Seberida Subur dituntut membayar sekitar Rp 12,95 triliun.
  3. PT Banyu Bening Utama dituntut membayar sekitar Rp 17,54 triliun.
  4. PT Panca Agro Lestari dituntut membayar sekitar Rp 8,51 triliun.
  5. PT Kencana Amal Tani dituntut membayar sekitar Rp 20,79 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun.

Secara keseluruhan, total uang pengganti yang dituntut mencapai sekitar Rp 81,19 triliun. Setelah ditambahkan dengan denda sebesar Rp 700 miliar, nilai keseluruhan tuntutan terhadap tujuh korporasi tersebut menjadi Rp 81.895.683.549.535 atau sekitar Rp 81,8 triliun.

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

You May Also Like

Nasional

Jakarta,Norton News- Dwi (40), seorang pengemudi ojek online, tampak pasrah saat mengungkapkan keluhannya soal potongan aplikasi yang kian mencekik. Dengan program baru berbayar per...

Otomotif

JAKARTA, NORTON NEWS – Seiring dengan bocoran gambar yang diduga kuat merupakan Mobil keluaran terbaru yaitu Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, sejumlah diler di...

Scholar

Oleh: Mikhael Yulius Cobis, Mahasiswa Program Doktoral Universitas Sahid Jakarta Editor: Rudi, NORTON News Stuart Henry McPhail Hall, FBA yang biasa dikenal dengan Stuart...