MAKASSAR, NortonNews.com – Sejumlah jemaah umrah Indonesia dilaporkan tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (12/10/2026). Situasi tersebut terjadi setelah penerbangan menuju Arab Saudi dibatalkan akibat meningkatnya ketegangan keamanan menyusul serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh.
Pembatalan penerbangan itu membuat keberangkatan para jemaah yang telah berada di bandara mengalami kendala. Mereka harus menunggu kepastian mengenai jadwal perjalanan berikutnya di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif di wilayah Arab Saudi.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap perjalanan ibadah masyarakat Indonesia. Jemaah yang sebelumnya telah mempersiapkan keberangkatan untuk melaksanakan umrah terpaksa menghadapi perubahan rencana akibat kondisi di luar kendali mereka.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, membenarkan adanya laporan mengenai jemaah yang tertahan di Bandara Sultan Hasanuddin. Ia menjelaskan bahwa pembatalan penerbangan berkaitan dengan meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di Arab Saudi.
Dilansir dari detik.com – Ikbal Ismail menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari eskalasi politik di Saudi yang menyebabkan penerbangan dibatalkan,” demikian inti keterangan yang disampaikan kepada media pada Senin (12/10/2026).
Petugas Lakukan Pendataan Jemaah Terdampak
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan segera mengirimkan tim ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai jumlah jemaah yang terdampak serta penerbangan yang mengalami pembatalan.
Ikbal menyebutkan bahwa proses pendataan masih berlangsung ketika laporan disampaikan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan jumlah keseluruhan jemaah yang harus menunda keberangkatan maupun berapa penerbangan yang dibatalkan.
Pendataan tersebut diperlukan agar petugas memiliki gambaran mengenai situasi di lapangan. Informasi yang terkumpul juga dapat membantu pihak terkait dalam mengidentifikasi kebutuhan para jemaah selama menunggu kepastian keberangkatan.
Di sisi lain, situasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, maskapai penerbangan, dan pengelola bandara. Koordinasi dibutuhkan agar informasi mengenai pembatalan maupun perubahan jadwal dapat disampaikan dengan jelas kepada para calon penumpang.
Bagi jemaah, kepastian informasi menjadi hal penting karena perjalanan umrah melibatkan sejumlah persiapan, mulai dari dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, hingga pengaturan waktu pelaksanaan ibadah. Perubahan jadwal yang mendadak berpotensi memengaruhi rangkaian perjalanan yang telah disusun sebelumnya.
Meski demikian, jumlah pasti jemaah terdampak dan rincian penerbangan yang dibatalkan masih menunggu hasil pendataan petugas. Oleh sebab itu, informasi mengenai skala dampak kejadian ini perlu merujuk pada keterangan resmi dari pihak berwenang.
Penyelenggara Travel Diminta Menenangkan Jemaah
Di tengah ketidakpastian jadwal keberangkatan, Ikbal Ismail meminta penyelenggara perjalanan umrah atau pihak travel untuk mengambil peran aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengimbau pimpinan travel agar memberikan penjelasan kepada jemaah dan membantu mereka menghadapi perubahan rencana perjalanan.
Menurutnya, jemaah perlu memperoleh informasi yang jelas agar tidak diliputi kebingungan maupun kepanikan. Penyelenggara travel juga diharapkan memastikan bahwa para jemaah tetap mendapatkan pelayanan yang layak selama berada di bandara dan ketika menunggu keputusan lebih lanjut.
Imbauan tersebut menjadi penting karena tidak semua jemaah memiliki informasi yang cukup mengenai perkembangan situasi keamanan di negara tujuan. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang terbuka antara penyelenggara perjalanan dan jemaah dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.
Selain memberikan penjelasan, pihak travel diharapkan memperhatikan kebutuhan dasar para jemaah selama penundaan berlangsung. Pendampingan diperlukan agar mereka mengetahui langkah yang harus dilakukan, termasuk menunggu informasi resmi mengenai jadwal penerbangan berikutnya.
Keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi situasi tersebut. Karena itu, keputusan untuk melanjutkan, menunda, atau mengatur ulang perjalanan sebaiknya mengikuti informasi dan kebijakan resmi dari pihak berwenang serta maskapai terkait.
Para jemaah juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan pengelola perjalanan masing-masing dan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Langkah tersebut dapat membantu mencegah munculnya persoalan baru di tengah kondisi yang masih berkembang.
Serangan di Riyadh Memicu Kekhawatiran Keamanan Penerbangan
Gangguan keberangkatan jemaah dari Makassar berkaitan dengan serangan yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Insiden tersebut menambah kekhawatiran terhadap keamanan penerbangan di tengah meningkatnya konflik yang melibatkan kelompok Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi.
Dalam perkembangan yang dilaporkan media internasional, fasilitas bandara di Riyadh mengalami serangan pada Sabtu (10/10/2026) dan kembali terdampak insiden pada Minggu (11/10/2026) waktu setempat. Serangan terbaru dilaporkan memicu kebakaran di area Terminal 4, sementara otoritas terkait melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan dan dampaknya.
Koalisi pimpinan Arab Saudi juga menyampaikan bahwa sistem pertahanan udara mencegat sejumlah ancaman di sekitar wilayah bandara. Otoritas penerbangan sipil setempat melakukan pemeriksaan keselamatan setelah insiden tersebut, termasuk penilaian terhadap kondisi fasilitas yang terdampak.
Kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan sebelumnya dan menyatakan telah melakukan serangan terhadap sejumlah sasaran lain. Namun, perkembangan mengenai insiden tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan keterangan resmi dari otoritas terkait dan laporan media yang dapat diverifikasi.
Serangan terhadap infrastruktur penerbangan sipil menimbulkan kekhawatiran karena bandara menjadi titik penting bagi mobilitas masyarakat, termasuk jemaah yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Gangguan terhadap operasional bandara dapat berdampak pada jadwal penerbangan, perpindahan penumpang, serta pengaturan perjalanan lintas negara.
Bagi Indonesia, situasi tersebut menjadi perhatian karena Arab Saudi merupakan tujuan utama perjalanan ibadah umrah. Ketika terjadi gangguan keamanan atau pembatasan operasional penerbangan, calon jemaah dari berbagai daerah berpotensi menghadapi perubahan jadwal perjalanan sesuai keputusan maskapai dan otoritas penerbangan.
Keselamatan Jemaah Menjadi Prioritas
Peristiwa yang dialami jemaah umrah di Bandara Sultan Hasanuddin memperlihatkan bagaimana konflik di luar negeri dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang sedang mempersiapkan perjalanan ibadah. Pembatalan penerbangan bukan hanya mengubah jadwal keberangkatan, tetapi juga menuntut kesiapan penyelenggara perjalanan dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada jemaah.
Dalam situasi tersebut, pemerintah dan pihak travel perlu memastikan bahwa informasi yang diterima jemaah berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Penjelasan mengenai perubahan jadwal, pilihan perjalanan, dan prosedur yang harus diikuti menjadi bagian penting dari pelayanan kepada calon jemaah.
Sementara itu, para jemaah diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Mereka juga perlu memastikan status penerbangan melalui pihak travel atau maskapai sebelum mengambil langkah lanjutan terkait perjalanan.
Hingga informasi awal ini disampaikan, tim Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan masih melakukan pendataan terhadap jemaah yang terdampak di Bandara Sultan Hasanuddin. Jumlah jemaah yang tertahan serta rincian penerbangan yang dibatalkan belum dipastikan.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pendataan, informasi resmi maskapai, dan kondisi keamanan di Arab Saudi. Kepastian mengenai jadwal keberangkatan berikutnya diharapkan dapat diperoleh setelah pihak terkait menyelesaikan koordinasi dan memberikan pemberitahuan kepada para jemaah.
You must be logged in to post a comment Login