Menhut Bantah Akan Tebang Puluhan Juta Hektare Hutan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta (courtesy: Biro Setpres RI).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyangkal laporan yang menyatakan bahwa pihaknya akan menebang puluhan juta hektare hutan untuk membangun kawasan cadangan pangan, air, dan energi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah malah berencana melakukan reboisasi pada lahan hutan kritis.

Jakarta, Norton News – Dilansir dari VOA Indoneisa, Menhut Raja Juli Antoni, dalam upaya meluruskan pemberitaan yang salah, baru-baru ini di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan bahwa pernyataannya sebelumnya telah disalahtafsirkan. Ia menjelaskan bahwa terdapat potensi 26,7 juta hektare hutan yang terdegradasi dan gundul akibat kebakaran akan dimanfaatkan secara optimal melalui agroforestri atau tumpang sari untuk mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, kawasan tersebut disebut sebagai hutan cadangan untuk pangan, energi, dan air.

Raja Juli menyatakan bahwa kementeriannya akan berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan hutan yang sudah kritis atau rusak. Sebagai contohnya, dia mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman padi gogo pada area seluas 100 hektare di kawasan hutan kritis Indramayu.

“Jadi kita tanam padi gogo di lahan kering dan di saat yang bersamaan kita tanam pepohonan baik itu pohon keras, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang artinya hutan akan kita lestarikan dengan menanam kembali atau mereboisasi tapi di saat yang bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden,” tegasnya.

Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, berpendapat bahwa upaya yang dilakukan pemerintah kemungkinan besar akan gagal. Menurut Iqbal, hal ini dikarenakan reboisasi melalui metode agroforestry dilaksanakan dalam skala besar atau bersifat industri.

Iqbal menyatakan bahwa metode tersebut mirip dengan program food estate yang sering gagal sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang. Dia juga meragukan klaim pemerintah tentang tidak membuka hutan baru, dengan menekankan bahwa penanaman tanaman pangan dalam skala besar di area hutan pasti memerlukan pembukaan lahan baru.

“Dia harus membuka lahan itu sudah pasti. Sedangkan yang mau dilakukan sama Pak Menhut janjinya tidak buka lahan. Menanam pohon di dalam hutan alam itu misalnya menanam tumbuhan pangan seperti jagung atau padi di dalam hutan, itu tidak akan berhasil karena dia butuh matahari, itu teori apapun akan menyebutkan tidak akan berhasil. Maka kemudian itulah mengapa banyak perusahaan membutuhkan membuka lahan, melakukan deforestasi untuk menanam sawit, jagung , tebu dan lain-lain,”

Iqbal merekomendasikan agar pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai cadangan pangan dan energi diserahkan kepada masyarakat adat. Mereka memiliki pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi, biasanya dilakukan dalam skala kecil.

“Kalau niat baik, harusnya dikelola sama masyarakat dan itu memungkinkan untuk berhasil. Ketimbang jauh-jauh soal melakukan industrialisasi. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah ketimbang menambah polemik, lebih baik memberikan pengakuan hutan adat kepada masyarakat adat lalu mereka yang kemudian melakukan pengelolaan, melakukan agroforestry-nya, menjadikan dia cadangan pangan, air dan energi. Itu sebenarnya sesuatu yang lebih masuk akal,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat, melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebenarnya telah berupaya mengadvokasi pengakuan terhadap hak-hak mereka. Namun, setelah 20 tahun RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan, sayangnya komunitas-komunitas ini terus-menerus tergusur dari hutan yang selama ini mereka lindungi dan menjadi sumber pangan utama bagi kehidupan mereka.

“Hak atas hutannya tidak diakui sama pemerintah , mereka tidak direkognisi sebagai masyarakat adat, lalu kemudian masyarakat adat juga sering berkonflik dengan perusahaan yang ada di wilayah hutan mereka, dan bahkan saling gugat dengan perusahaan kelapa sawit. Hutannya hilang, mereka kehilangan pangan. Jadi ini bertolak belakang, di satu sisi ada program pemerintah yang memang ingin mencapai kedaulatan pangan, tapi disisi lain pemerintah masih memungkinkan terjadinya deforestasi yang menghilangkan sumber pangan masyarakat adat lokal,” ujarnya.