Masyarakat memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam agenda pemberantasan korupsi masih solid dan terpelihara.

Hal tersebut tercermin dalam hasil survei Adidaya Institute yang menunjukkan sebagian besar masyarakat menilai pemerintahan saat ini memiliki kesungguhan kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi dan kolusi.

“Publik menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat untuk terbebas dari korupsi dan tidak terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini selaras dengan sikap Presiden Prabowo yang kerap secara tegas menyatakan perang terhadap korupsi,” ujar Fadhli.

Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 78,5 persen responden meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi. Sementara itu, 72,2 persen responden juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan saat ini tidak melakukan praktik kolusi.

Temuan ini mencerminkan optimisme masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak sekadar menjadi wacana, melainkan diwujudkan sebagai komitmen nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari kolusi. Angka ini sejalan dengan temuan terkait keyakinan publik terhadap kebersihan dari korupsi,” kata Fadhli.

Di level daerah, dukungan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi serta pengawalan program pemerintah juga terlihat melalui beragam kegiatan refleksi dan partisipasi publik.Ketua GPI, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja pemerintahan, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi dan pelaksanaan program strategis nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Presiden Prabowo, khususnya agenda pemberantasan korupsi dan program MBG, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Jaka.

Dilansir Dari SindoNews.id-  Ia menilai, berbagai kebijakan dan langkah pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan arah yang tegas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Program-program prioritas dipandang tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap negara.

Temuan survei serta dukungan dari masyarakat sipil tersebut menunjukkan bahwa apresiasi publik terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi tetap terpelihara.

Ke depan, konsistensi dalam kebijakan, keterbukaan, serta partisipasi publik dinilai menjadi faktor utama untuk terus memperkuat kepercayaan tersebut dan menjadikannya sebagai landasan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.