Sumber : qris.id
Jakarta, Norton News – Dilansir dari Kompas.com, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku pada transaksi berbasis fintech, termasuk Quick Response Indonesian Standard (QRIS), akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025. Meski begitu, kebijakan ini tidak akan langsung memengaruhi konsumen yang menggunakan QRIS untuk transaksi pembelian.
Pajak Dibebankan kepada Merchant
Sejak 2022, PPN atas transaksi QRIS diterapkan pada merchant atau pemilik outlet yang menyediakan jasa layanan uang elektronik atau dompet digital. Pajak ini tidak diambil dari nilai saldo top-up atau jumlah transaksi jual beli, melainkan dari biaya layanan yang dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR).
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa PPN dalam transaksi QRIS sepenuhnya ditanggung oleh merchant. Untuk transaksi QRIS dengan nominal di atas Rp500.000, biaya MDR sebesar 0,3 persen dikenakan pada merchant. Sebaliknya, transaksi di bawah Rp500.000 tidak dikenakan biaya MDR.
Pengguna QRIS Tidak Terdampak Kenaikan PPN
Dikutip dari Kompas.com (24/12/2024), masyarakat pengguna QRIS tidak akan dikenakan PPN sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa dampak penyesuaian PPN hanya berlaku bagi merchant atau pengguna layanan platform teknologi finansial, bukan konsumen.
Dengan demikian, masyarakat dapat terus menggunakan QRIS tanpa khawatir adanya tambahan biaya akibat kenaikan PPN. Sementara itu, merchant perlu memperhitungkan dampak kebijakan ini dalam pengelolaan bisnis mereka.
You must be logged in to post a comment Login