Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuana Rochma Astuti saat ditemui media dalam acara ICStar Hackathon 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024). (Sumber Foto: Fitra Ashari, ANTARA)
Jakarta, Norton News – Dilansir oleh Kompas.com, Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yuana Rochma Astuti, menyatakan bahwa saat ini ketersediaan talenta digital Indonesia saat ini sudah dalam tahap darurat.
Menurut Yuana, Indonesia membutuhkan pertumbuhan talenta digital secara berkala hingga sekitar 9 juta orang di tahun 2035 mendatang. Kebutuhan ini telah dihiting sejak 2020.
“Tahun 2035 sebenarnya sudah dihitung kebutuhan talenta digital Indonesia itu berapa. Kebutuhannya itu adalah 9 juta. Kita ngitungnya itu waktu itu dari tahun 2020-an gitu ya. Which is (yang artinya) kalau dihitung per tahun, itu artinya kebutuhan talenta digital itu 600.000,” ujar Yuana dalam sambutannya di acara ICStar Hackathon 2024 di Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Baca Juga: Menaker Bahas Tentang Buruh Yang Menolak Draf Formulasi UMP 2025
“Government (pemerintah) sendiri cuma bisa memenuhi sekitar 200.000-400.000. Ada gap (kesenjangan) di sana, Bapak, Ibu. Untuk memenuhi gap tersebut, yang bisa dilakukan adalah kita harus berkolaborasi,” katanya.
Yuana juga kemudian mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan talenta digital sebanyak 200.000-400.000 orang itu sudah mencakup kumpulan seluruh kementerian dan lembaga yang ada, yang diperoleh melalui program talenta digital di masing-masing lembaga yang ada.
“Itu aja sudah bersatu, masih kurang. Ini sudah dalam tahap darurat, Bapak Ibu, kebutuhan talenta digital Indonesia. Kalau Bapak Ibu bisa selidiki, semuanya kita itu tertinggal dibanding negara di ASEAN,” ungkap Yuana.
“Maka kita harus berkolaborasi bersama bagaimana mengatasi masalah kekurangan talenta digital. Kami menyatakan siap berkolaborasi. Anggaran semakin tahun semakin terbatas. Tapi dengan kolaborasi, saya percaya kita semua bisa mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Menyikapi hal ini, pemerintah sebelumnya telah mengungkapkan kendala saat perekruatan talenta digital sebagai abdi negara (ASN).
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) era Presiden Joko Widodo, Abdullah Azwar Anas, salah satu kendala utamanya ialah besaran gaji untuk para talenta digital yang umumnya sngat tinggi, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh anggaran untuk kisaran gaji ASN.
“Jadi untuk mengangkat talenta digital itu enggak cukup dengan gaji PNS. Maka kita belajar di negara lain, ini perlu ‘govtech’ (government technology),” ujar Anas dalam sambutannya di acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan pada 3 Oktober 2024. “Dan ini enggak bisa dengan gaji kita. Ternyata gajinya untuk talenta digital ada yang Rp 50 juta bahkan Rp 100 juta. Lebih gede dari gaji menteri,” lanjutnya.
Menurut Anas, persoalan gaji ini juga merupakan persoalan dalam membereskan birokrasi. Anas mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya sudah berhasil merapikan birokrasi pusat hingga daerah. Namun, untuk penataan talenta digital ternyata belum semuanya bisa terakomodasi.
“Talenta digital yang direkrut ternyata enggak bisa semua keangkut. Karena angkanya (gaji) enggak ketemu. Karena BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) enggak mau ngeluarin angka yang agak enggak sesuai,” tutur mantan Bupati Banyuwangi itu.
Namun, sekalipun memerlukan biaya yang tinggi, menurutnya, rekrutmen talenta digital merupakan hal yang krusial mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap aspek administrasi publik dan pelayanan masyarakat.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia disarankan melakukan pengamatan, pengkajian, penyesuaian dan penetapan rencana dari sejumlah negara terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan untuk talenta digital.
You must be logged in to post a comment Login