Jakarta, Norton News – Dikutip dari Kompas.com, Sejumlah anggota dari Komisi E DPRD Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mempertimbangkan kembali usulan bahwa penerima KJP Plus harus memiliki rata-rata nilai 70 dalam rapor mereka selama dua semester.
Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat merugikan siswa dari latar belakang ekonomi rendah yang sulit mencapai standar nilai tersebut. Jhonny Simanjuntak, salah satu anggota Komisi E DPRD Jakarta, menegaskan bahwa program KJP harusnya tidak dihubungkan dengan prestasi akademis, melainkan dengan keadaan finansial keluarga siswa.
Dia menjelaskan bahwa ada banyak elemen yang berpengaruh terhadap prestasi akademik. “Faktor dari guru juga penting, fasilitas yang ada di sekolah berperan, serta pengaruh orang tua juga harus dipertimbangkan.
Jadi, tidak seharusnya disimpulkan bahwa nilai yang rendah itu sepenuhnya kesalahan orang tua atau anaknya. Seolah-olah guru tidak memiliki tanggung jawab sama sekali,” ujarnya. Anggota lain, Elva Farhi Qolbina, berpendapat bahwa perubahan syarat untuk KJP Plus seharusnya berdasarkan penelitian dan kajian yang menyeluruh.
Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg Tidak Dijual di Pengecer Mulai Februari, Bagaimana Cara Untuk Membelinya?
“Sebelum membuat sebuah keputusan, seharusnya ada kajian dan riset yang dilakukan terlebih dahulu,” imbuhnya. Dia juga mempertanyakan bagaimana cara verifikasi penerima KJP jika nilai rapor dijadikan sebagai kriteria utama.
“Ini bisa menjadi masalah baru nantinya. Banyak yang akan bertanya, ‘Bagaimana jika saya tidak lolos?’ dan ini akan menyulitkan Disdik,” ungkap Elva. Sementara itu, Justin Adrian, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, mengingatkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.507 siswa yang menerima KJP dengan nilai di bawah 70.
Jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi yang tepat, bisa jadi banyak anak akan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. “Jangan sampai lebih dari 3000 anak di DKI ini berpotensi tidak bersekolah,” ungkap Adrian.
Dia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan ini dengan pembicaraan bersama tim transisi pemerintahan yang baru pimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Jika tidak dipikirkan dengan baik, ribuan anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Jakarta berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak tidak bisa bersekolah hingga 2025 dan malah harus bersaing untuk menjaga tempat parkir karena mereka tidak mendapatkan pendidikan,” tegas Justin.
You must be logged in to post a comment Login