TULUNGAGUNG, NortonNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk sementara tidak bepergian ke luar kota.
Imbauan ini disampaikan guna memperlancar proses penyidikan lanjutan dalam pengembangan kasus yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, KPK mengimbau kepala OPD tetap berada di daerah karena sewaktu-waktu bisa dipanggil kembali untuk dimintai keterangan,” kata Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, Jumat (17/4/2026), seperti dikutip dari Antara.
Ahmad Baharudin menegaskan, pembatasan bepergian ke luar kota bagi kepala OPD tersebut bersifat sementara, hingga proses penyidikan rampung atau ada pemberitahuan lebih lanjut dari KPK.Meski begitu, Pemkab Tulungagung tetap memberi kelonggaran bagi kepala OPD yang memiliki kepentingan mendesak, seperti memenuhi undangan resmi dari kementerian atau keperluan medis.
Dilansir dari Kompas.com -Menurut Baharudin, kebijakan itu diterapkan demi mendukung kelancaran proses hukum serta memastikan seluruh pejabat bersikap kooperatif kepada penyidik.
Ia juga membenarkan bahwa KPK telah memanggil seluruh kepala OPD ke ruang Praja Mukti di Kantor Pemkab Tulungagung untuk menerima arahan sekaligus menjalani pemeriksaan awal pada Jumat (17/4/2026).
Plt Bupati Masih Berkantor di Setda. Terkait penggunaan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang sebelumnya digeledah, Baharudin menyatakan belum ada kepastian apakah lokasi tersebut sudah bisa kembali digunakan.
Untuk sementara, ia masih berkantor di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Tulungagung. “Kami tetap bekerja dari Setda sambil menunggu perkembangan informasi lebih lanjut,” tutupnya.
You must be logged in to post a comment Login