Jakarta, Norton News – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap berbagai pelanggaran yang terus terjadi di Palestina, meskipun saat ini sedang berlangsung gencatan senjata di Gaza.
Dalam pernyataan nasionalnya pada sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Rabu (18/2/2026), Sugiono menyampaikan bahwa tugas Dewan Keamanan PBB tidak hanya sebatas menjaga gencatan senjata, tetapi juga memastikan adanya perlindungan yang nyata bagi rakyat Palestina.
Sidang tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, yang menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk Februari 2026, dan membahas perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, khususnya situasi di Palestina.
Dalam forum itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat mengkhawatirkan. Ia menyebutkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 570 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 1.500 lainnya mengalami luka-luka.
Sugiono juga menyoroti bahwa infrastruktur dasar dan layanan penting di Gaza masih rusak parah, sementara akses untuk bantuan kemanusiaan belum sepenuhnya aman dan lancar.
“Sejak gencatan senjata berlaku, lebih dari 570 orang tewas dan lebih dari 1.500 lainnya terluka. Infrastruktur dasar serta layanan esensial masih hancur,” ujarnya di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip IDN Times, Kamis (19/2).
Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan bukan sekadar simbol politik, melainkan merupakan kewajiban hukum menurut hukum humaniter internasional. Dewan Keamanan PBB, menurut Sugiono, tidak boleh hanya mempertahankan gencatan senjata, tetapi juga harus berperan aktif menciptakan kondisi bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam secara tegas tindakan administratif Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang dianggap memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan dan berpotensi menciptakan aneksasi de facto. Menurut Indonesia, langkah-langkah seperti registrasi tanah dan kebijakan administratif lainnya tidak memiliki dasar hukum dan jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 2334 (2016).
Dilansir Idn Times- Indonesia menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Setiap tindakan sepihak yang merusak prospek penyelesaian politik tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan dan konsekuensi.
Sugiono menekankan bahwa perdamaian tidak akan tercapai jika pelanggaran hukum internasional terus berlangsung tanpa respons tegas dari komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB diharapkan bertindak secara bersatu dan tegas untuk menjaga kredibilitas serta efektivitas kerangka perdamaian yang telah disepakati.
Indonesia menegaskan kembali bahwa satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan adalah melalui Solusi Dua Negara, sesuai dengan standar dan kesepakatan internasional yang telah ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, Sugiono menekankan bahwa kerja Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace (BoP), yang dibentuk melalui Resolusi 2803 (2025), harus saling mendukung dan tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu menjamin hak-hak rakyat Palestina dihormati dan terpenuhi.
“Perdamaian bisa dijalankan melalui berbagai jalur, tetapi tujuannya tidak boleh berbeda,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP akan selalu berlandaskan pada Piagam PBB dan prinsip multilateralisme, sambil konsisten memperjuangkan hak dan kedaulatan Palestina.
Sidang Dewan Keamanan PBB menutup rangkaian agenda Sugiono di New York, sebelum ia melanjutkan kunjungan ke Washington, D.C., untuk mendampingi Presiden RI dalam pertemuan inaugurasi Board of Peace pada 19 Februari 2026.
You must be logged in to post a comment Login