Jakarta, Norton News – dilansir dari en.tempo.co, Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan keberadaan kasus pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari DPP Perempuan Bangsa, organisasi di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh menyebut pernyataan Fadli tidak pantas dan menyakiti para korban serta keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan tersebut telah diakui secara luas, baik oleh lembaga independen dalam negeri maupun komunitas internasional.
“Alih-alih menyangkal, negara seharusnya hadir dengan komitmen kuat untuk menuntaskan kasus ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/6).
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Fadli dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, pada 11 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Fadli mempertanyakan bukti atas kasus pemerkosaan tersebut dan menyebutnya sebagai “cerita” yang belum terbukti dalam sejarah resmi.
Kritik juga datang dari Komnas Perempuan. Komisioner Dahlia Madanih menilai penyangkalan Fadli memperpanjang impunitas dan mengabaikan fakta yang sudah diakui negara. Hal senada disampaikan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda yang menuntut Fadli meminta maaf secara terbuka kepada para korban dan keluarga mereka.
Sejumlah laporan investigatif, termasuk dari Tempo, serta dokumen resmi dari Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sejak 1998 telah mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa selama kerusuhan tersebut, meski tantangan dalam pembuktian hukum diakui masih ada.
You must be logged in to post a comment Login