Yusril Siap Periksa Dokumen Cawapres Pengganti Gibran, Tak Ingin Polemik Ijazah Terulang

JAKARTA, NORTON NEWS – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesiapannya untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon wakil presiden (cawapres) yang nantinya akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Yusril mengatakan pemeriksaan dokumen tersebut perlu dilakukan secara teliti agar persoalan administratif seperti yang tengah menjadi sorotan terkait ijazah Gibran tidak kembali terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menyebut bersedia melakukan pemeriksaan apabila mendapat kepercayaan dan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril.

Prabowo Berwenang Usulkan Dua Nama ke MPR

Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus mengikuti mekanisme konstitusional. Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, pengajuan tersebut baru dapat dilakukan setelah MPR menggelar sidang atau rapat resmi untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Penghitungan batas waktu 14 hari bagi Presiden Prabowo juga dimulai setelah surat pemberitahuan resmi dari MPR diterima oleh pihak eksekutif.

Terkait penentuan kandidat, Yusril menegaskan bahwa kewenangan mengajukan dua nama sepenuhnya berada di tangan presiden. Prabowo dapat melakukan komunikasi maupun konsultasi dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril.

Tidak Ada Penunjukan Wapres Sementara

Selain menjelaskan mekanisme penggantian wakil presiden, Yusril juga menegaskan bahwa kekosongan jabatan tersebut tidak membutuhkan penunjukan pejabat sementara.

Menurutnya, selama proses pengisian jabatan berlangsung, Presiden Prabowo tetap dapat menjalankan kewenangan pemerintahan secara mandiri. Hal itu juga berlaku ketika presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” tutur Yusril.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan wakil presiden selanjutnya akan mengikuti tahapan yang telah diatur dalam konstitusi, mulai dari penetapan kekosongan jabatan oleh MPR hingga pengajuan dua kandidat oleh presiden.