JAKARTA, NORTON NEWS – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat menilai Prabowo kemungkinan telah mengetahui persoalan tersebut sejak lama, tetapi memilih menunggu momentum sebelum mengambil langkah.
Kecurigaan itu disampaikan oleh pakar politik, pertahanan, dan keamanan Universitas Nasional, Selamat Ginting. Dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV, ia menduga Presiden telah memperoleh informasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Ginting, informasi tersebut diduga tidak hanya berasal dari satu lembaga, melainkan juga melalui laporan sejumlah institusi negara, termasuk Kejaksaan, Mabes TNI, dan intelijen.
“Saya membaca sebenarnya Presiden Prabowo itu sangat marah sekali dan coba menahan diri dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh Kejaksaan, oleh Mabes TNI, oleh intelijen tentang sosok Listyo Sigit Prabowo,” ujar Ginting.
Ia menilai Prabowo tidak serta-merta mengambil tindakan karena diduga mempertimbangkan waktu yang tepat untuk merespons persoalan tersebut.
“Rupanya ini menunggu momentum yang tepat,” katanya.
Ginting kemudian menghubungkan dugaan penyadapan dengan kemungkinan adanya upaya perlawanan terhadap pemerintahan. Namun, pandangan tersebut masih berupa analisis dan belum menjadi kesimpulan hukum.
“Ternyata ada semacam diduga gerakan makar yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo. Ini yang membuat Prabowo marah,” ujarnya.
Dugaan Penyadapan Terungkap dari Aktivitas Perangkat Khusus
Dalam penjelasannya, Ginting menyebut dugaan penyadapan mulai terdeteksi setelah perangkat di Mabes Polri menangkap aktivitas alat khusus penyadapan yang beroperasi di sejumlah titik di Jakarta.
Penelusuran terhadap aktivitas tersebut, menurut Ginting, kemudian mengarah ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan sejumlah perwira tinggi Polri, yakni rumah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso. Salah satu lokasi yang disebut berada di kawasan Widya Chandra.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ahrie Sonta sempat dibawa ke Mako Brimob. Dalam pemeriksaan tersebut, Ginting mengklaim muncul keterangan mengenai pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan, yakni Listyo Sigit Prabowo.
Lebih lanjut, Ginting menyatakan bahwa bukti terkait dugaan penyadapan tersebut telah berada di tangan Presiden.
“Yang jelas tentu saja bukti-bukti penyadapan itu sudah ada di tangan Presiden,” kata Ginting.
Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan pandangan mengenai kasus tersebut. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar.
“Untuk apa menyadap presiden? Kalau bukan tujuan untuk makar. Jadi kira-kira memang tujuannya agak-agak makar gitu,” ujar Mahfud dalam siniar Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Polisi Tetapkan Tiga Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal terhadap sistem elektronik (illegal access), serta penghapusan data elektronik.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena dugaan penyadapan disebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan menyasar sejumlah pejabat penting negara.
Hingga kini, penyidik masih perlu mendalami motif, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas tersebut.



























































You must be logged in to post a comment Login