KPK Tanggapi Pernyataan Kapolri soal Dugaan Penyadapan oleh Listyo Sigit dan Sejumlah Pihak

NortonNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tanggapannya setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya menghormati sekaligus mendukung proses hukum yang sedang ditangani Polri.

Budi mengungkapkan bahwa KPK telah memperhatikan penjelasan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan, pihak yang menjadi sasaran penyadapan tidak otomatis dapat dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Budi menjelaskan, objek penyadapan harus dipahami sebagai pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut, bukan berarti mereka diduga terlibat dalam tindak pidana yang tengah diusut.

KPK, lanjut Budi, percaya bahwa Polri mampu mengungkap perkara penyadapan tersebut secara menyeluruh. Ia juga menilai dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam kasus ini cukup besar.

Oleh karena itu, KPK menyatakan akan terus menghormati dan mendukung langkah hukum yang dilakukan Polri. Budi berharap seluruh proses penanganan perkara dapat dibuka secara jelas kepada publik.

Budi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini KPK belum memperoleh keterangan mengenai pimpinan maupun penyidik lembaganya yang diduga menjadi sasaran penyadapan oleh Listyo Sigit. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi objek penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan Polri.

Dilansir dari detik.com – Menurutnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyampaikan perkembangan terkait objek penyadapan tersebut secara bertahap sesuai proses hukum yang berjalan. KPK pun kembali menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, Budi memastikan komunikasi dan koordinasi antara KPK dengan Polri selama ini tetap berlangsung secara intensif. Kerja sama tersebut dilakukan mulai dari tingkat pimpinan hingga jajaran di bawahnya. Ia menyebut koordinasi antarlembaga penegak hukum diperlukan untuk menyinergikan berbagai kepentingan, termasuk bersama Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Dalam keterangannya, Suyudi menyebut Listyo diduga bertindak sebagai pengguna akhir atau end user dari hasil penyadapan.

Suyudi menjelaskan bahwa Listyo, yang saat itu menjabat sebagai Kapolri, diduga memberikan instruksi sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring berinisial AS. Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.

Kapolri turut menyampaikan bahwa Listyo diduga memiliki peran dalam menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap sejumlah sasaran penyadapan selain Presiden Prabowo. Target yang disebut meliputi lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, serta sejumlah tokoh politik.

Sasaran lainnya yang turut disebut adalah gubernur, KPK, Kejaksaan, unsur internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.