Denny Indrayana Kritik Rencana Gibran Tempuh PTUN, Sebut Berpotensi Langgar Konstitusi

JAKARTA, NORTON NEWS – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyoroti rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya.

Denny menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi karena menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara,” kata Denny, dikutip dari kanal YouTube pribadi miliknya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut Denny, tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan terhadap perkara tersebut.

Denny juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut dokumen tersebut.

Atas dasar itu, Denny berpendapat bahwa gugatan yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut di PTUN telah kehilangan objek perkara.

“Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek,” ujar Denny.

Selain persoalan PTUN, Denny turut menanggapi rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Ia menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK karena bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.

Denny juga merujuk pada ketentuan hukum yang menurutnya membatasi badan atau lembaga pemerintahan untuk mengajukan PK atas putusan PTUN.

Ia mengingatkan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Saya menyayangkan apa yang disampaikan saudara Gibran tadi. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini dan mengerti bahwa semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau. Apalagi, sudah ada proses di DPR,” ungkapnya.

Denny Dorong DPR Percepat Proses Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah polemik tersebut, Denny turut memberikan tanggapan mengenai langkah sejumlah anggota DPR RI yang mulai menginisiasi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran.

Ia mendukung langkah tersebut dan menilai prosesnya dapat dilanjutkan tanpa harus melalui Hak Interpelasi terlebih dahulu. Menurutnya, dasar hukum berupa putusan MK dan MA sudah cukup jelas untuk menjadi bahan pembahasan.

Denny menyebut jumlah anggota DPR yang mendukung pengajuan HMP telah melampaui persyaratan minimum sebanyak 25 orang.

Ia bahkan memperkirakan rangkaian proses politik dan hukum tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Setelah ini diusulkan, disetujui, dan dibentuk panitia khusus (pansus), saya menghitung tidak perlu lebih dari satu minggu. Ini mendorong ke MK. Di MK, walau punya waktu 90 hari, cukup pemeriksaan pendahuluan, jawaban wapres, pembuktian, dan kesimpulan, satu minggu juga sudah cukup. Minggu ketiga sudah proses di DPR,” tuturnya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa apabila proses pemakzulan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan kuorum DPR, posisi wakil presiden dapat dinyatakan kosong. Selanjutnya, mekanisme pengisian jabatan akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.

“Saya mendorong agar proses Pasal 8 ayat (2) inilah yang perlu segera kita lakukan, bukan hanya untuk memberikan kepastian politik, tetapi juga kepastian ekonomi. Karena kita butuh segera selesai persoalan ini,” katanya.

Pernyataan Denny tersebut menambah dinamika pembahasan mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran, terutama terkait langkah hukum yang direncanakan serta proses politik yang tengah bergulir di DPR RI.