PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Wakil Ketua MPR, Gantikan Hidayat Nur Wahid

NORTON NEWS – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman untuk mengisi posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ia akan menggantikan Hidayat Nur Wahid yang memutuskan mundur dari jabatan tersebut.

Penunjukan Sohibul Iman disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, pada Selasa (10/11/2026). Sohibul yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syura PKS dipercaya melanjutkan tugas Hidayat di jajaran pimpinan MPR.

“Insyallah, Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” kata Sekjen PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Kholid menjelaskan bahwa keputusan Hidayat Nur Wahid untuk meninggalkan posisi Wakil Ketua MPR berkaitan dengan penugasan baru dari partai. Hidayat kini dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Penugasan tersebut merupakan bagian dari langkah PKS untuk meningkatkan peran diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional. Pengalaman serta jaringan hubungan luar negeri yang dimiliki Hidayat dinilai dapat mendukung upaya memperkuat kerja sama dengan berbagai negara.

“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid.

Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki posisi penting dalam membangun hubungan antarnegara, memperkuat kepercayaan, serta mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan global.

PKS juga berharap Hidayat dapat memperluas hubungan kerja sama dengan parlemen negara-negara Islam sekaligus membangun dukungan internasional terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, terutama perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” tegasnya.

Selain itu, Kholid menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina perlu diwujudkan melalui langkah diplomasi yang konkret. Hal tersebut mencakup perlindungan masyarakat sipil, kemudahan akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, hingga perjuangan mewujudkan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” kata Kholid.

Di sisi lain, PKS turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI. Partai tersebut juga menyatakan dukungan terhadap amanah baru yang kini diberikan kepadanya.

“PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian beliau di MPR RI. Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” ujar Kholid.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR.

Informasi tersebut disampaikan Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (10/11/2026). Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima secara resmi dalam rapat pimpinan MPR RI.

“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” ujar Muzani.

Dengan penunjukan tersebut, Mohamad Sohibul Iman dipersiapkan untuk melanjutkan posisi Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR RI melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.