ISTANA BUKA SUARA soal Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Prabowo Tak Menolak Permohonan tersebut

JAKARTA, NortonNews.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).Pertemuan antara kedua pimpinan negara itu berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam dan membahas perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.

Dilansir dari CNN Indonesia – Gibran menyampaikan keinginan tersebut saat bertemu dengan Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo memang menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi.

Dalam keterangannya, Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan niat Gibran untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Keinginan itu muncul di tengah dinamika politik dan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

Prasetyo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup lama karena terdapat sejumlah hal yang dibicarakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga menegaskan bahwa informasi mengenai pertemuan itu perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari pihak Istana.

Presiden Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo turut meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan yang berlangsung dalam pertemuan keduanya.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat yang diutarakan oleh Gibran. Namun, selama diskusi berlangsung, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden untuk mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapi.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya muncul berbagai informasi mengenai sikap Presiden terhadap kemungkinan pengunduran diri Gibran. Melalui penjelasan Mensesneg, Istana berupaya memberikan kejelasan bahwa Prabowo tidak secara langsung menolak niat tersebut.

Meski demikian, keterangan itu juga tidak dapat diartikan bahwa Presiden telah menyetujui pengunduran diri Gibran. Prasetyo hanya menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut. Sampai konferensi pers berlangsung, belum ada keterangan bahwa proses pengunduran diri telah resmi diselesaikan.

Selain menyampaikan niat untuk mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi persoalan. Ia berencana menempuh proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa Gibran masih ingin memperoleh kesempatan untuk menjelaskan persoalan dokumen yang dipermasalahkan. Melalui jalur hukum, ia dapat mengupayakan pembuktian sesuai mekanisme yang tersedia. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak hanya berkembang menjadi perdebatan politik, tetapi juga berkaitan dengan proses hukum yang harus dijalankan berdasarkan aturan.

Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Di tengah perkembangan mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden, pemerintah memastikan aktivitas penyelenggaraan negara tetap berjalan. Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih berfokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, berbagai dinamika politik yang terjadi tidak boleh mengganggu pekerjaan pemerintah. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena posisi Wakil Presiden merupakan bagian dari struktur kepemimpinan nasional. Munculnya kabar mengenai niat pengunduran diri tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan pemerintahan apabila nantinya terjadi kekosongan jabatan.

Namun, selama belum ada keputusan resmi dan proses pengunduran diri belum dinyatakan berlaku, status Gibran sebagai Wakil Presiden masih harus dipahami berdasarkan keadaan hukum dan ketatanegaraan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan antara penyampaian niat untuk mundur dan pengunduran diri yang telah resmi diproses.

Tekanan Politik di DPR Semakin Menguat

Perkembangan ini terjadi ketika sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah memberikan dukungan terhadap usulan tersebut.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu bentuk respons politik terhadap putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu dibahas melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.

Salah satu anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, bahkan menunjukkan poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” setelah mengikuti sidang paripurna DPR.

Poster tersebut diangkat Yanuar ke arah kamera awak media di tengah aktivitas anggota dewan lainnya. Aksi itu kemudian menarik perhatian wartawan yang berada di lokasi.

Yanuar menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan karena dalam sidang paripurna tidak tersedia kesempatan baginya untuk menyampaikan persoalan mengenai wacana pemakzulan Gibran. Oleh sebab itu, ia memilih menyampaikan pesan melalui poster sebagai bentuk ekspresi sikap politiknya.

Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang melibatkan Wakil Presiden telah berkembang menjadi pembahasan di lingkungan parlemen. Meski demikian, sikap yang ditunjukkan oleh seorang anggota DPR tidak otomatis menjadi keputusan resmi seluruh lembaga. Usulan Hak Menyatakan Pendapat tetap harus mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Putusan MA dan MK Menjadi Latar Belakang Persoalan

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran bermula dari gugatan dan proses hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Mahkamah Agung melalui putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan kalangan politik.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran dari Singapura dan Australia dalam perkara yang diperiksa.

Kedua putusan tersebut kemudian menjadi perhatian karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Persoalan itu turut mendorong munculnya desakan agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk membahas lebih lanjut kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Gibran sendiri sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik pendidikan tersebut. Pada Rabu (7/10/2026), ia menyampaikan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Ia juga menyebut pernah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari tanggapan Gibran terhadap persoalan yang berkembang. Sementara itu, melalui pertemuannya dengan Presiden Prabowo, ia menyampaikan keinginan untuk memperoleh kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.

Status Pengunduran Diri Masih Menunggu Perkembangan

Pernyataan Istana pada Selasa (10/11/2026) menjadi perkembangan baru dalam polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk pertama kalinya dalam keterangan tersebut, pihak Istana secara terbuka membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam itu tidak hanya membahas keinginan pengunduran diri, tetapi juga permintaan Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, tetapi tidak menyampaikan penolakan terhadap niat yang disampaikan Wakil Presiden.

Di sisi lain, DPR masih menghadapi perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat yang didukung sekitar 50 anggota dari enam fraksi. Situasi tersebut membuat persoalan ini terus menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.

Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya dari Gibran, Presiden Prabowo, dan DPR. Kejelasan mengenai status jabatan Wakil Presiden serta proses hukum yang akan ditempuh menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak berkembang hanya berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi.

Hingga keterangan resmi Istana disampaikan, belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri Gibran telah ditetapkan secara resmi. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan adalah Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden, sementara proses dan keputusan selanjutnya masih menunggu perkembangan.

Dilansir dari CNN Indonesia, pernyataan tersebut disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Perkembangan ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut posisi Wakil Presiden, proses hukum, serta dinamika hubungan antara pemerintah dan lembaga legislatif.