OJK Jatuhkan Sanksi kepada 7 Emiten, Pelanggaran Mulai dari Laporan Keuangan hingga Transaksi Afiliasi

Norton News – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh perusahaan tercatat atau emiten karena melakukan pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal. Pelanggaran tersebut mencakup penyajian laporan keuangan, transaksi afiliasi, transaksi material, hingga kewajiban penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

Sanksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Tujuh emiten yang dikenai sanksi yakni PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

Selain perusahaan, OJK juga memberikan sanksi kepada sejumlah direksi, akuntan publik, serta pihak penilai yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

ASLI Terkena Denda Terkait Penyajian Laporan Keuangan

Salah satu perusahaan yang menerima sanksi terbesar adalah PT Asri Karya Lestari Tbk. OJK menemukan adanya aset bernilai material dalam laporan keuangan tengah tahunan 2024, laporan keuangan tahunan 2024, dan laporan keuangan tengah tahunan 2025 yang keandalan nilai serta informasinya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung.

Atas temuan tersebut, ASLI dikenai dua denda dengan nilai masing-masing Rp1,35 miliar. Sanksi diberikan berkaitan dengan ketentuan penyajian laporan keuangan, termasuk pengakuan dan pencatatan aset perusahaan.

OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp645 juta secara tanggung renteng kepada tiga direksi ASLI, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto.

Selain itu, Akuntan Publik Arief Prima yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan tahunan ASLI 2024 dikenai denda Rp107,5 juta. Sanksi tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap sejumlah ketentuan pasar modal dan standar audit.

ADHI, ADCP, dan WMUU Melanggar Prosedur Transaksi

OJK turut memberikan sanksi kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Commuter Properti Tbk. Kedua perusahaan tersebut masing-masing dikenai denda Rp450 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam perjanjian shareholder loan atau pinjaman pemegang saham.

Dalam perkara yang sama, dua penilai, yaitu Toto Suharto dan Syaiful Hasan, masing-masing dikenai denda Rp65 juta. Keduanya dinilai memberikan pendapat kewajaran setelah transaksi berlangsung.

Sementara itu, PT Widodo Makmur Unggas Tbk dikenai denda sebesar Rp925 juta. Sanksi tersebut diberikan karena perusahaan tidak memenuhi prosedur transaksi material yang sekaligus termasuk transaksi afiliasi atas penerimaan pinjaman.

Kalbe Farma dan Enseval Turut Dikenai Sanksi

Sanksi berikutnya diberikan kepada dua perusahaan yang bergerak di sektor farmasi dan distribusi, yakni PT Kalbe Farma Tbk serta PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Kalbe Farma dikenai denda Rp200 juta, sedangkan Enseval Putera Megatrading dijatuhi denda Rp75 juta.

Keduanya dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam kegiatan jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan OJK mengenai transaksi afiliasi.

LMAS Mendapat Peringatan Tertulis

Berbeda dari emiten lainnya, PT Limas Indonesia Makmur Tbk menerima sanksi berupa peringatan tertulis. Perusahaan tersebut diketahui tidak menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Selain perusahaan, OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp712,5 juta secara tanggung renteng kepada tiga anggota direksi LMAS periode 2022. Mereka adalah Direktur Utama Ibin Bachtiar serta Direktur Itek Bachtiar dan Edwin Lim.

Sanksi tersebut berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian sanksi kepada tujuh emiten ini menunjukkan pengawasan OJK terhadap kepatuhan perusahaan tercatat di pasar modal. Aspek yang menjadi perhatian meliputi keandalan laporan keuangan, keterbukaan informasi, kepatuhan transaksi, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan.