Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo Dikritik, Polri Buka Ruang Evaluasi

Norton News – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan terbuka terhadap kritik dan evaluasi menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dialami para santri, orang tua, pengasuh, serta keluarga besar pesantren setelah tindakan kepolisian tersebut.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan aparat tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orangtua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Johnny di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Polri Dalami Keluhan Masyarakat

Johnny mengatakan Polri memahami bahwa peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan, khususnya bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lingkungan pesantren saat penggeledahan berlangsung.

Berbagai laporan dan keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti secara objektif dan profesional melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.

Penggeledahan Berkaitan dengan Kasus Pembakaran dan Perusakan

Berdasarkan penjelasan Polda Jawa Tengah, penggeledahan di lingkungan pesantren merupakan bagian dari penyidikan perkara pembakaran, ancaman, dan perusakan yang terjadi di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah mengamankan seorang tersangka berinisial S. Aparat kemudian melakukan pencarian terhadap seseorang berinisial I yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Polda Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan. Pelaksanaan kegiatan tersebut turut disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Setelah proses penggeledahan selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi santri yang terdampak.

Barang yang Dibawa Polisi Ditindaklanjuti

Selain persoalan pelaksanaan penggeledahan, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lingkungan pesantren juga menjadi perhatian kepolisian.

Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Sementara itu, barang yang dinilai tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan setelah proses inventarisasi dan pemeriksaan dilakukan.

Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki. Langkah tersebut dilakukan untuk mendengarkan aspirasi sekaligus menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.

Johnny menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap pengawasan. Ia menyebut setiap penanganan perkara pidana harus didasarkan pada bukti, sementara kritik masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.

Polri juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.