Revisi UU LLAJ, DPR Dorong Perlindungan Pengemudi dan Keselamatan Transportasi

Norton News – Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diharapkan menjadi langkah pembenahan sistem transportasi nasional. Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam pembaruan regulasi tersebut, mulai dari kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL), transportasi berbasis aplikasi, hingga kesiapan ekosistem kendaraan listrik.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai revisi UU LLAJ perlu mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, konsumen, dan pelaku usaha transportasi.

“Revisi UU LLAJ harus menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, menjamin keselamatan masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Pemerintah harus hadir untuk melindungi konsumen sekaligus memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya dengan aturan yang jelas dan adil,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/11/2026).

Penanganan Kendaraan ODOL Perlu Menyeluruh

Salah satu persoalan yang disoroti dalam revisi tersebut adalah penanganan kendaraan ODOL. Menurut Sudjatmiko, penyelesaian masalah ini tidak seharusnya hanya berfokus pada pengemudi, tetapi juga harus mencakup pihak-pihak lain dalam rantai distribusi.

Pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, hingga pemilik barang perlu mendapatkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang transparan serta pemberian waktu penyesuaian bagi pelaku usaha agar kebijakan penertiban tidak mengganggu keberlangsungan bisnis logistik dan biaya distribusi.

“Jangan sampai pengemudi menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, sementara persoalan dalam rantai distribusi tidak diselesaikan. Negara harus memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas dan proporsional, serta penegakan hukum yang konsisten,” katanya.

Kepastian Hukum Transportasi Daring

Selain ODOL, revisi UU LLAJ juga diharapkan memberikan kejelasan aturan bagi layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek daring dan taksi daring.

Sudjatmiko menyebut sejumlah aspek yang perlu diperjelas, seperti status dan perlindungan pengemudi, tanggung jawab perusahaan aplikasi, standar pelayanan, tarif, perlindungan konsumen, hingga kewajiban perpajakan.

“Transportasi online sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu, harus ada kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan aplikasi, perlindungan pengemudi, standar pelayanan, dan hak konsumen. Ketika terjadi persoalan, masyarakat harus mengetahui mekanisme perlindungan dan pihak yang bertanggung jawab,” tuturnya.

Ia turut mengingatkan agar kebijakan perpajakan bagi perusahaan aplikasi dan pelaku usaha transportasi daring disusun secara cermat. Aturan tersebut perlu menghindari tumpang tindih regulasi serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengemudi dan konsumen.

Ekosistem Kendaraan Listrik Harus Dipersiapkan

Perkembangan kendaraan listrik juga menjadi bagian yang perlu diakomodasi dalam revisi UU LLAJ. Sudjatmiko menilai peralihan menuju transportasi listrik tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan tersebut.

Kesiapan infrastruktur pengisian daya, standar keselamatan kendaraan dan baterai, layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, serta pengelolaan baterai bekas juga perlu diperhatikan.

“Jangan sampai kita hanya mendorong masyarakat membeli kendaraan listrik, tetapi belum memastikan kesiapan infrastruktur, keselamatan, layanan purnajual, dan pengelolaan baterainya. Transformasi transportasi harus dibangun sebagai ekosistem yang utuh,” imbuhnya.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik harus terintegrasi dengan sistem transportasi nasional dan perlindungan konsumen. Kepastian standar bagi produsen, penyedia infrastruktur, penyedia layanan, serta pengelola baterai juga diperlukan agar perkembangan industri berjalan secara berkelanjutan.

DPR Dorong Keterlibatan Berbagai Pihak

Sudjatmiko menegaskan bahwa keberhasilan revisi UU LLAJ tidak hanya dilihat dari selesainya pembahasan regulasi, tetapi juga dari penerapannya dalam menyelesaikan persoalan transportasi.

Ia mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar kebijakan terkait angkutan barang, transportasi daring, perpajakan, dan kendaraan listrik dapat berjalan selaras.

Selain itu, pembahasan regulasi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengemudi, operator angkutan, perusahaan aplikasi, industri kendaraan listrik, akademisi, komunitas pengguna transportasi, hingga masyarakat sipil.

Revisi UU LLAJ diharapkan dapat menjadi landasan pembenahan sistem transportasi nasional dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.