Silmy Karim Bantah Terlibat Pemerasan Izin Tinggal WNA, KPK Sebut Aliran Uang Sampai ke Dirinya

Norton News – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, membantah terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat dugaan aliran uang hasil pemerasan yang disetorkan secara bertahap kepada sejumlah pejabat, termasuk Silmy.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat (6/11/2026). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan konstruksi perkara yang disusun penyidik, sejumlah oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi diduga meminta uang dalam proses pelayanan keimigrasian.

“Dalam konstruksi perkara terungkap ya bahwa dalam pelayanan keimigrasian ini diduga ada uang-uang yang kemudian diminta oleh para oknum di lingkungan Ditjen Imigrasi yang kemudian juga disetorkan secara berjenjang ke atas, ya termasuk kepada Terdakwa Saudara SK,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Budi menambahkan, dugaan penerimaan uang tersebut menjadi salah satu dasar KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Silmy Karim. Aset-aset itu diduga memiliki keterkaitan dengan perkara pemerasan yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

“Yang kemudian dari dugaan penerimaan-penerimaan itu KPK juga sudah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset dari Saudara SK yang diduga terkait dengan perkara ini,” tutur Budi.

Ia memastikan jaksa penuntut umum KPK akan menguraikan seluruh bukti dan konstruksi perkara dalam proses persidangan. Pembuktian tersebut mencakup rangkaian peristiwa serta dugaan keterlibatan masing-masing pihak.

“Termasuk bagaimana konstruksi perkara dan juga runutan peristiwanya, termasuk peran dari masing-masing tersangka dalam konstruksi perkara ini,” tandas Budi.

Silmy Karim Tegaskan Tidak Melakukan Pemerasan

Di sisi lain, Silmy Karim sebelumnya telah menyampaikan bantahan melalui nota perlawanan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis (5/11/2026).

Dalam pembelaannya, Silmy menilai surat dakwaan jaksa tidak menjelaskan secara spesifik tindakan yang disebut sebagai pemaksaan terhadap pemohon layanan keimigrasian. Ia juga membantah pernah meminta atau menekan seseorang untuk memberikan uang dalam proses pengurusan izin tinggal WNA.

Silmy berpendapat bahwa dakwaan yang menyebut dirinya mengetahui dan membiarkan praktik tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan olehnya.

Ia turut menyoroti penerapan dakwaan terhadap dirinya, termasuk rentang waktu peristiwa yang disebut berlangsung sejak 2021. Menurut pihaknya, terdapat ketidaksesuaian antara periode dugaan perbuatan dengan waktu ketika Silmy mulai menduduki jabatan di lingkungan Imigrasi.

Dakwaan Pemerasan Mencapai Rp168,92 Miliar

Dalam perkara ini, Silmy didakwa bersama sejumlah pihak lainnya terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA selama periode 2021 hingga 2026.

Jaksa menduga praktik tersebut dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian apabila pemohon tidak memberikan pembayaran di luar ketentuan resmi.

Total nilai pemerasan yang didakwakan mencapai Rp168,92 miliar. Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai sekitar Rp33,94 miliar yang terdiri atas uang tunai dan kepemilikan saham di sejumlah perusahaan sekuritas.

Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Silmy telah menyampaikan keberatan atas dakwaan, sementara KPK menyatakan akan membuktikan konstruksi perkara beserta dugaan aliran uang melalui alat bukti yang dimiliki.