Kuasa Hukum Bos Summarecon Bantah Uang Sitaan KPK Rp106,3 Miliar Berasal dari Perusahaan

NORTON NEWS – Kuasa hukum Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, menegaskan bahwa uang senilai Rp106,3 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan Summarecon.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Adrianto, Sehat Damanik, saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). Ia menyebut uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi tersebut bukan berasal dari pihak perusahaan.

“Terkait dengan uang Rp 106,3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Summarecon. Uang itu tidak ada yang berasal dari Summarecon,” kata Sehat kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2026).

Sehat menjelaskan, uang tersebut justru berkaitan dengan Arif Sugiyanto, Staf Ahli Menteri ATR/BPN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat. Ia juga menilai informasi yang berkembang di masyarakat telah menimbulkan anggapan bahwa uang sitaan tersebut berasal dari Summarecon.

“Jadi kalau kita lihat uang itu kan disita dari yang namanya Arif yang merupakan staf ahli dari menteri ATR. Namun dalam praktiknya memang dalam informasi yang beredar kita lihat kan seolah-olah itu merupakan uang dari Summarecon, padahal sama sekali enggak ada hubungannya dengan Summarecon. Jadi bisa kita pastikan tidak ada hubungannya,” tegas Sehat.

Selain memberikan klarifikasi mengenai uang sitaan, pihak Summarecon turut menyoroti persoalan pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Menurut Sehat, sengketa lahan yang melibatkan pihak yang mengaku sebagai ahli waris sebenarnya hanya berkaitan dengan satu sertifikat HGB. Namun, tindakan pemblokiran justru diberlakukan terhadap 12 sertifikat milik perusahaan.

“Sebenarnya, yang bersinggungan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris itu hanya satu sertifikat HGB. Masalahnya, yang diblokir justru 12 sertifikat. Padahal, yang bermasalah cuma satu. Jadi, ini jelas merupakan tindakan yang menurut kami melanggar hukum,” nilai Sehat.

Summarecon Klaim Sertifikat HGB Diperoleh Secara Sah

Lebih lanjut, Sehat menyatakan bahwa sertifikat HGB yang dimiliki kliennya telah diperoleh melalui prosedur hukum yang berlaku. Ia menerangkan bahwa lahan tersebut dibeli oleh PT Kencana Jayaproperti Agung (PT KCJ) pada 2012 sebagai pembeli ketiga, sebelum sertifikat HGB resmi diterbitkan pada 2015.

Setelah penerbitan sertifikat, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris diketahui telah menempuh sejumlah jalur hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan kepada kepolisian, mulai dari Polres Bogor, Polda Jawa Barat hingga Mabes Polri. Selain itu, terdapat pula gugatan perdata dan tata usaha negara (TUN) yang diajukan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Terkait rangkaian gugatan tersebut, Sehat menyebut bahwa upaya hukum dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris tidak membuktikan klaim kepemilikan atas tanah yang disengketakan.

“Semua gugatan mereka itu nggak terbukti gitu. Itu berarti bahwa sampai sekarang pemilik yang sah dari tanah tersebut adalah klien kami. HGB-nya adalah milik klien kami, jadi bukan punya orang,” ungkap Sehat.

Berawal dari OTT KPK di Lingkungan ATR/BPN

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi berlangsung, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka berasal dari unsur pejabat kementerian maupun pihak swasta, termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Penyidikan kemudian berlanjut melalui serangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di sejumlah lokasi. Beberapa tempat yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor kementerian, kediaman pihak terkait, serta kantor operasional perusahaan.

Melalui pernyataan kuasa hukumnya, Summarecon menegaskan bahwa uang Rp106,3 miliar yang disita KPK tidak berasal dari perusahaan. Sementara itu, perkara dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikat HGB tersebut masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang ditangani KPK.