JAKARTA, NortonNews.com – Sidang perdana perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) mengungkap sejumlah fakta mengenai praktik pungutan tidak resmi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik tersebut bersama sejumlah mantan pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (29/10/2026), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian mencapai Rp168.972.869.901 atau sekitar Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy Karim disebut memperoleh bagian sebesar Rp1,2 miliar.
Di lansir dari detikNews – perkara ini berkaitan dengan pengurusan berbagai dokumen keimigrasian, mulai dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, hingga proses perubahan status izin tinggal WNA. Jaksa mengungkapkan bahwa para pemohon diduga mengalami hambatan dalam proses penerbitan dokumen apabila tidak memberikan sejumlah uang di luar biaya resmi.
Sidang tersebut menjadi perhatian karena dakwaan jaksa memaparkan dugaan praktik pungutan yang tidak hanya terjadi pada satu tahapan pelayanan. Dalam uraian perkara, terdapat pola permintaan uang melalui biro jasa yang mengurus dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
Silmy Karim Didakwa Bersama Sejumlah Mantan Pejabat Imigrasi
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama sejumlah mantan pejabat dan pegawai yang pernah bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Nama-nama yang disebut dalam dakwaan antara lain mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, serta mantan pejabat pada bagian pengurusan alih status izin tinggal.
Selain itu, terdapat nama Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah. Mereka disebut memiliki keterkaitan dengan pengumpulan serta penyaluran uang yang berasal dari pengurusan dokumen keimigrasian.
Jaksa menjelaskan bahwa dugaan pemerasan dilakukan dengan mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Kondisi tersebut membuat pihak yang mengurus izin tinggal harus menghadapi ketidakpastian proses administrasi.
Padahal, para pemohon melalui biro jasa disebut telah melengkapi persyaratan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui aplikasi resmi. Namun, menurut uraian dakwaan, proses persetujuan tetap dapat mengalami penundaan apabila tidak disertai pembayaran tambahan yang diminta.
Jaksa menyebut praktik tersebut berlangsung ketika Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi hingga kemudian menduduki posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam dakwaan, penerimaan uang tidak resmi disebut tetap berlanjut setelah Silmy dilantik sebagai Wamen Imipas pada 21 Oktober 2024.
Uang Klik dan Uang Loket Menjadi Istilah dalam Praktik Pungutan
Salah satu bagian yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah penggunaan istilah “uang klik” dan “uang loket”. Kedua istilah tersebut disebut sebagai kode untuk pembayaran tidak resmi yang diminta kepada biro jasa dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian WNA.
Berdasarkan uraian jaksa, besaran uang yang diminta berbeda sesuai jenis perubahan status izin tinggal. Untuk proses perubahan dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS), pungutan disebut berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk setiap permohonan.
Sementara itu, perubahan status dari ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) disebut memiliki pungutan sekitar Rp2,5 juta sampai Rp8 juta per permohonan.
Jaksa mengungkapkan bahwa uang tersebut dikumpulkan melalui sejumlah pihak yang terlibat dalam proses administrasi. Pengumpulan uang kemudian dilaporkan secara berkala kepada pejabat yang disebut memiliki kewenangan dalam pengurusan izin tinggal.
Dalam dakwaan dijelaskan bahwa biro jasa diduga memberikan uang tambahan karena menghadapi penundaan persetujuan permohonan. Apabila dokumen tidak segera diterbitkan, warga negara asing yang diurus berisiko mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay.
Situasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi biro jasa maupun pihak WNA yang menggunakan layanan mereka. Biro jasa berpotensi harus menanggung biaya tambahan akibat keterlambatan penyelesaian dokumen, meskipun persyaratan administrasi dan pembayaran resmi telah dipenuhi.
Jaksa menduga penundaan tersebut digunakan untuk membuat biro jasa mendatangi petugas dan menanyakan perkembangan permohonan. Dalam kondisi itu, pembayaran uang klik atau uang loket disebut menjadi salah satu cara agar proses persetujuan dapat dilanjutkan.
Silmy Disebut Memperoleh Setoran dengan Kode Malaikat
Selain mengungkap istilah uang klik dan uang loket, jaksa juga memaparkan adanya kode khusus yang diduga digunakan dalam pembagian uang kepada sejumlah pejabat. Salah satu kode yang disebut dalam persidangan adalah “malaikat”, yang menurut dakwaan merujuk pada bagian uang untuk Silmy Karim.
Jaksa menyampaikan bahwa Silmy disebut meminta setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan. Permintaan tersebut, berdasarkan uraian dakwaan, disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setyaji.
Dalam penjelasan jaksa, Tessar kemudian memerintahkan Juniadi Sri Priambudi untuk menyiapkan sebagian uang, sedangkan sisanya disebut berasal dari bagian Subdirektorat Izin Tinggal. Uang tersebut dikumpulkan dan diserahkan secara tunai melalui pihak yang terlibat.
Jaksa juga menjelaskan bahwa uang dari berbagai sumber terlebih dahulu dikumpulkan dan dicatat dalam rekapitulasi. Pembagian kepada pejabat maupun pihak tertentu kemudian menggunakan kode masing-masing. Untuk Silmy, kode yang digunakan disebut sebagai “malaikat”.
Uraian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam dakwaan karena menunjukkan dugaan adanya pola pengumpulan dan pembagian uang secara terorganisasi. Meski demikian, seluruh keterangan tersebut masih merupakan materi dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Jaksa Sebut Silmy Menerima Gratifikasi Rp33,8 Miliar
Selain dakwaan pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan sekitar Rp33,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan uang sekitar Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas yang ditaksir mencapai Rp31,38 miliar.
Jaksa menyebut penerimaan uang sekitar Rp2,56 miliar berlangsung pada periode Agustus 2025 hingga Mei 2026. Salah satu penerimaan disebut berupa setoran tunai sebesar Rp960 juta pada 19 Agustus 2025.
Selanjutnya, terdapat penerimaan sebesar Rp160 juta setiap bulan yang menurut dakwaan berlangsung hingga 11 Mei 2026. Apabila dihitung secara keseluruhan, setoran bulanan tersebut mencapai Rp1,6 miliar.
Selain uang tunai, jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan dalam bentuk saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Karim. Nilai saham tersebut disebut mencapai Rp31.381.119.000.
Jaksa menyatakan bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Silmy ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penerimaan itu diduga bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai penyelenggara negara.
Sejumlah Pihak Disebut Memperoleh Bagian dari Uang Pemerasan
Dalam surat dakwaan, jaksa turut menguraikan dugaan pembagian uang kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain Silmy yang disebut menerima Rp1,2 miliar, terdapat beberapa nama lain dengan nilai penerimaan yang berbeda.
Mantan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam disebut memperoleh sekitar Rp500 juta. Sementara itu, Jaya Saputra disebut menerima lebih dari Rp6,53 miliar.
Tessar Bayu Setyaji diduga memperoleh sekitar Rp2,88 miliar, sedangkan Bagus Bramantyo disebut menerima sekitar Rp4,24 miliar. Juniadi Sri Priambudi dalam dakwaan disebut memperoleh lebih dari Rp16,3 miliar.
Adapun Gusti Benardiansyah disebut menerima sekitar Rp50,96 miliar. Rincian tersebut menjadi bagian dari uraian jaksa mengenai aliran uang yang diduga berasal dari pungutan tidak resmi dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Besarnya nilai uang yang disebut dalam dakwaan memperlihatkan luasnya dugaan praktik penyimpangan tersebut. Namun, jumlah penerimaan dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus diuji melalui alat bukti, keterangan saksi, serta pembuktian di hadapan majelis hakim.
Proses Hukum Masih Berlanjut
Perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik di bidang keimigrasian. Pengurusan izin tinggal merupakan bagian penting dari administrasi negara yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tidak dibebani pungutan di luar aturan.
Apabila dugaan dalam dakwaan terbukti, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat maupun pihak asing yang membutuhkan pelayanan administrasi keimigrasian di Indonesia. Selain menimbulkan biaya tambahan, keterlambatan penerbitan dokumen juga dapat menyebabkan ketidakpastian status tinggal bagi WNA.
Silmy Karim dan pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini masih harus menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awal persidangan dan belum menjadi putusan yang menyatakan para terdakwa bersalah.
Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh bukti dan keterangan yang disampaikan selama persidangan sebelum menentukan keputusan. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi penyelenggara pelayanan publik agar proses administrasi keimigrasian berjalan secara profesional dan sesuai aturan. Masyarakat juga diharapkan dapat menggunakan jalur pelayanan resmi serta melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar dalam pengurusan dokumen.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kewenangan dalam pelayanan publik harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan negara, bukan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Proses persidangan akan menjadi ruang untuk menguji seluruh tuduhan serta memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
You must be logged in to post a comment Login