DPR Buka Peluang Masukkan Terorisme Ekologi dalam Revisi UU Kehutanan

Norton News, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang untuk memasukkan konsep terorisme ekologi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan. Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperberat sanksi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi. Pemerintah menilai dampak karhutla tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena berpotensi mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mengkaji kemungkinan penguatan regulasi, termasuk memperberat sanksi hukum bagi pelaku karhutla.

Presiden juga mendorong peninjauan terhadap peraturan daerah yang masih memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara membakar.

Revisi Regulasi Jadi Salah Satu Opsi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah membuka kemungkinan melakukan revisi terhadap undang-undang yang sudah berlaku untuk mengakomodasi pengaturan mengenai terorisme ekologi.

Menurut Supratman, pembentukan undang-undang baru tidak selalu diperlukan apabila ketentuan yang ada masih dapat disempurnakan melalui perubahan regulasi.

“Kalau sekarang kan buat apa Undang-Undang baru? Kan semua Undang-Undangnya ada. Tinggal kalau ada sesuatu hal yang mau disempurnakan, tinggal ditambah,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, arahan Presiden juga berkaitan dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk perusahaan yang terbukti memiliki tanggung jawab atas kebakaran.

Meski demikian, pemerintah belum merinci ketentuan undang-undang yang akan direvisi maupun rumusan hukum yang nantinya digunakan untuk mengatur kategori terorisme ekologi.

Penegakan Hukum Tak Hanya Menyasar Pelaku Lapangan

Dilansir dari Suara.com – Penguatan regulasi diharapkan dapat mendorong penanganan karhutla yang lebih menyeluruh. Penegakan hukum tidak hanya menyasar individu yang melakukan pembakaran secara langsung, tetapi juga pihak yang diduga memberikan perintah, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Korporasi yang terbukti melanggar ketentuan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku. Penanganan perkara juga perlu didukung penyelidikan dan pembuktian yang memadai agar pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum.

Di sisi lain, pembahasan mengenai terorisme ekologi masih memerlukan kejelasan mengenai definisi, unsur tindak pidana, serta bentuk sanksi yang dapat diterapkan. Kejelasan tersebut penting agar penguatan aturan dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan kepastian hukum.

RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri telah disetujui DPR sebagai usul inisiatif dewan pada 27 Agustus 2026. Rancangan tersebut selanjutnya diproses melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya wacana terorisme ekologi, pembahasan regulasi kehutanan berpotensi menjadi salah satu ruang untuk memperkuat ketentuan penanganan karhutla. Namun, bentuk pengaturan akhirnya masih bergantung pada pembahasan dan keputusan para pemangku kepentingan dalam proses legislasi.