KENDARI, NortonNews.com – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan kembali larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara eceran saat menghadapi demonstrasi yang digelar Aliansi Pertamini dan Pengecer Botol Pertalite se-Kota Kendari, Kamis (22/10/2026). Aksi tersebut berlangsung di Balai Kota Kendari dengan membawa aspirasi para pedagang kecil yang meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan penertiban usaha penjualan Pertalite.
Dilansir dari Kendariinfo – demonstrasi itu menjadi wadah bagi para pelaku usaha Pertamini dan pedagang Pertalite eceran untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan dampak penertiban terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang selama ini menjual bahan bakar kepada konsumen.
Dalam aksi tersebut, Sudirman memberikan tanggapan secara langsung setelah memperoleh kesempatan untuk berbicara di hadapan massa. Ia naik ke atas mobil pengeras suara dan menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan penjualan BBM bersubsidi. Dalam orasinya, Sudirman meminta para pedagang memahami ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
Wawali Soroti Ketersediaan BBM bagi Masyarakat
Dalam penyampaiannya, Sudirman menyinggung kebutuhan BBM bagi berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, bahan bakar merupakan kebutuhan penting bagi warga yang menjalankan aktivitas ekonomi, mulai dari pedagang sayur, pedagang ikan, hingga para pekerja yang menggunakan kendaraan untuk menunjang pekerjaan mereka.
Ia mempertanyakan kondisi distribusi BBM yang dinilainya masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan pandangannya bahwa kebijakan penjualan BBM subsidi perlu mempertimbangkan kelancaran akses masyarakat terhadap bahan bakar.
Sudirman juga menyoroti perbedaan harga Pertalite di tingkat resmi dan harga yang berpotensi berlaku ketika bahan bakar tersebut dijual kembali oleh pengecer. Ia membandingkan harga Pertalite yang disebutnya sebesar Rp10.000 dengan harga eceran yang menurut keterangannya dapat mencapai Rp12.000 hingga Rp15.000.
Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam penjelasannya kepada para demonstran. Penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga lebih tinggi dapat membuat konsumen membayar lebih mahal dibandingkan harga yang ditetapkan pada saluran penjualan resmi.
Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja atau berdagang setiap hari, selisih harga bahan bakar dapat menambah pengeluaran operasional. Oleh karena itu, persoalan distribusi dan penjualan BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga berhubungan dengan akses masyarakat terhadap kebutuhan energi.
Meski demikian, persoalan yang disampaikan para pedagang menunjukkan bahwa kebijakan penertiban juga memiliki dampak terhadap pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mereka meminta pemerintah melakukan pembahasan kembali mengenai aturan yang diterapkan.
Pemerintah Tegaskan Penjualan BBM Subsidi Harus Mengikuti Aturan
Dalam menghadapi massa, Sudirman kembali menekankan bahwa penjualan BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Ia meminta para pedagang tidak mengabaikan aturan yang menjadi dasar pemerintah dalam melakukan penertiban.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Kendari tetap berpegang pada kebijakan pengendalian distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah menilai penyaluran bahan bakar yang memperoleh subsidi perlu berjalan sesuai ketentuan agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari juga telah menyampaikan rencana penertiban lapak penjualan BBM bersubsidi di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi aktivitas penjualan kembali BBM subsidi yang dinilai berpotensi mengganggu distribusi serta memicu antrean di sejumlah SPBU.
Dilansir dari ANTARA Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah memberikan sosialisasi kepada pedagang sebelum penindakan dilakukan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan penataan kawasan di sekitar SPBU dan penerapan aturan daerah mengenai aktivitas perdagangan di area tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari menjelaskan bahwa pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan stok dan antrean kendaraan. Pemerintah kemudian mendorong pengawasan terhadap distribusi BBM agar penyalurannya lebih tertib.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga keteraturan distribusi bahan bakar. Namun, dalam pelaksanaannya, komunikasi antara pemerintah dan pedagang tetap menjadi hal penting agar aturan dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pedagang Eceran Sampaikan Enam Tuntutan
Di sisi lain, Aliansi Pertamini dan Pengecer Botol Pertalite se-Kota Kendari menyampaikan enam tuntutan melalui selebaran yang dibawa saat demonstrasi. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan para pelaku usaha kecil, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Salah satu tuntutan mereka adalah meminta pemerintah menyusun kebijakan yang memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjalankan kegiatan usahanya. Para pedagang berharap penertiban tidak langsung membuat seluruh kegiatan usaha mereka berhenti tanpa adanya pembahasan mengenai alternatif yang dapat ditempuh.
Selain itu, massa meminta pemerintah mengkaji kembali aturan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan Pertalite oleh pengecer. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog agar kondisi yang dihadapi pedagang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan.
Para demonstran juga membantah tudingan bahwa sekitar 1.200 pelaku UMKM secara bersama-sama melakukan penimbunan BBM. Melalui tuntutannya, mereka meminta agar persoalan tersebut tidak digeneralisasi kepada seluruh pedagang kecil tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing pelaku usaha.
Massa turut meminta agar penegakan aturan dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Menurut aspirasi yang mereka sampaikan, pengawasan terhadap penjualan BBM di lapangan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang sama bagi pihak-pihak yang berada dalam kondisi serupa.
Tuntutan lainnya adalah harapan agar pedagang Pertalite eceran dan pengelola Pertamini dapat dipertimbangkan sebagai mitra dalam penyaluran bahan bakar kepada masyarakat. Mereka menilai keberadaan usaha eceran selama ini menjadi salah satu pilihan bagi konsumen yang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu.
Namun, harapan untuk menjadi mitra penyaluran tersebut tetap perlu dibahas dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. Penyaluran BBM bersubsidi berkaitan dengan mekanisme distribusi, pengawasan, dan aturan penjualan, sehingga setiap bentuk kerja sama perlu memiliki dasar yang jelas.
Perbedaan Kepentingan Menjadi Tantangan bagi Pemerintah Daerah
Aksi demonstrasi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan kelompok pedagang Pertalite eceran. Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta keteraturan distribusi BBM bersubsidi, sedangkan pedagang menyoroti dampak kebijakan terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha mereka.
Bagi pemerintah, pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperlukan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, bagi para pedagang kecil, kegiatan penjualan bahan bakar merupakan bagian dari mata pencaharian yang menopang kebutuhan ekonomi keluarga.
Kedua kepentingan tersebut membuat persoalan penjualan Pertalite eceran tidak hanya berkaitan dengan penertiban lapak. Ada pula persoalan mengenai pemahaman terhadap regulasi, mekanisme distribusi, peluang usaha, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perdagangan kecil.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan kelompok pedagang menjadi salah satu aspek penting dalam menyikapi persoalan tersebut. Penyampaian aturan secara terbuka, penjelasan mengenai dasar kebijakan, serta kesempatan bagi pedagang untuk menyampaikan keberatan dapat membantu memperjelas persoalan yang berkembang.
Di sisi lain, para pelaku usaha juga perlu memahami bahwa kegiatan perdagangan BBM bersubsidi harus memperhatikan ketentuan yang mengaturnya. Keinginan mempertahankan usaha perlu disertai pemahaman mengenai aturan distribusi dan penjualan yang berlaku.
Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan kebijakan, tetapi setiap keputusan tetap perlu berlandaskan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang membutuhkan BBM, upaya menjaga distribusi, dan kondisi ekonomi pedagang dapat dibahas secara lebih terarah.
Dialog Diperlukan untuk Menyikapi Persoalan BBM Subsidi
Demonstrasi yang berlangsung di Balai Kota Kendari pada Kamis (22/10/2026) menjadi gambaran bahwa kebijakan penjualan BBM bersubsidi masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian dari pelaku usaha kecil. Melalui aksi tersebut, para pedagang menyampaikan keberatan sekaligus harapan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi mereka.
Sementara itu, Sudirman menegaskan bahwa penjualan BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian penting dari pengawasan distribusi bahan bakar.
Perkembangan persoalan ini selanjutnya bergantung pada langkah pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Dialog antara pemerintah dan perwakilan pedagang dapat menjadi ruang untuk memperjelas tuntutan, menjelaskan dasar kebijakan, serta membahas kemungkinan penyelesaian yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan penjualan BBM bersubsidi agar dapat memahami alasan penertiban dan dampaknya terhadap akses bahan bakar. Informasi yang terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus mendorong masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya komunikasi yang baik, pemerintah diharapkan dapat menjalankan pengawasan distribusi BBM secara tertib, sedangkan aspirasi pedagang kecil tetap dapat disampaikan melalui jalur yang sesuai. Persoalan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penegakan aturan, kelancaran distribusi energi, dan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
You must be logged in to post a comment Login