JAKARTA, NortonNews.com – Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dan peran media lokal dinilai penting untuk membantu pemerintah memahami berbagai persoalan yang terjadi di daerah serta menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Dilansir dari ANTARA News Makassar – Kamis (22/10/2026), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk masukan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda ketika menghadiri kegiatan Local Media Summit 2026 di Jakarta. Dalam forum yang diikuti pelaku industri media dari sejumlah daerah itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk media lokal.
Menurut Syahganda, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi masyarakat di lapangan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami persoalan yang sedang terjadi, sekaligus membantu pemerintah merespons kebutuhan warga dengan lebih cepat.
Ia juga menilai bahwa media lokal memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Kedekatan tersebut memungkinkan media daerah mengetahui persoalan yang mungkin belum banyak mendapat perhatian di tingkat nasional.
Media Lokal Berperan Menyampaikan Persoalan Daerah
Syahganda menjelaskan bahwa media lokal dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai berbagai permasalahan yang berkembang di daerah. Informasi dari jurnalis setempat dinilai penting, terutama ketika suatu persoalan membutuhkan perhatian dan penanganan segera.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah seperti Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, media yang berada dekat dengan lokasi kejadian dapat membantu menyampaikan perkembangan situasi kepada pemerintah.
Informasi yang diterima lebih awal dapat membantu pemerintah memahami keadaan yang sebenarnya. Dengan begitu, langkah penanganan dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi yang terjadi, bukan hanya berdasarkan laporan yang terlambat diterima atau informasi yang belum menggambarkan keadaan secara menyeluruh.
Peran media daerah tidak terbatas pada pemberitaan mengenai bencana. Media lokal juga dapat menyampaikan informasi tentang persoalan sosial, ekonomi, pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Melalui pemberitaan yang berdasarkan fakta, media dapat mempertemukan informasi dari lapangan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, laporan jurnalistik juga dapat membantu meningkatkan perhatian publik terhadap masalah yang sebelumnya belum banyak diketahui.
Meski demikian, penyampaian informasi tetap perlu dilakukan secara akurat, berimbang, dan melalui proses verifikasi. Hal tersebut penting agar pemerintah maupun masyarakat memperoleh gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai persoalan yang diberitakan.
Syahganda memastikan bahwa Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai jenis media. Saluran yang dimaksud mencakup televisi, media cetak, media daring, hingga media baru yang berkembang melalui platform media sosial.
Keterbukaan tersebut diharapkan dapat memperluas jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya hubungan yang baik, aspirasi warga dapat disampaikan melalui berbagai saluran dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pemerintah Dorong Komunikasi Dua Arah
Dalam forum tersebut, Syahganda juga menekankan pentingnya komunikasi yang berjalan dua arah. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi tentang program, kebijakan, dan hasil kerjanya kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu mendengarkan kritik serta memahami persoalan yang dirasakan warga.
Komunikasi dua arah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan penilaian terhadap kebijakan yang diterapkan. Masukan tersebut dapat membantu pemerintah melihat apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau masih memerlukan perbaikan.
Dalam praktiknya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaannya, tetapi juga dengan bagaimana hasil kebijakan tersebut dirasakan dan dipahami oleh masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi yang jelas menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi pemerintahan.
Syahganda menyinggung bahwa hasil kerja pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap hasil tersebut tidak selalu berjalan seiring. Ketika informasi mengenai suatu program tidak tersampaikan dengan baik, masyarakat mungkin belum memahami proses maupun hasil yang telah dilakukan.
Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat membantu menjelaskan kebijakan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Pemerintah pun dapat memperoleh masukan yang lebih beragam sebelum menentukan langkah lanjutan.
Namun, komunikasi yang baik tidak hanya berarti pemerintah menyampaikan informasi sebanyak mungkin. Informasi yang disampaikan juga perlu jelas, mudah dipahami, dan dapat diperiksa kebenarannya. Di saat yang sama, kritik masyarakat perlu ditanggapi secara serius agar komunikasi tidak berhenti pada penyampaian pernyataan semata.
Dengan pendekatan tersebut, komunikasi pemerintah diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempertemukan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dengan pengalaman masyarakat yang menerima dampaknya.
Persepsi Publik Menjadi Perhatian dalam Komunikasi Pemerintahan
Syahganda turut menjelaskan pentingnya menjembatani perbedaan antara hasil kerja pemerintah dan penilaian masyarakat. Menurutnya, kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah belum tentu dipahami secara utuh oleh publik apabila tidak disertai komunikasi yang memadai.
Persepsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima, pengalaman ketika berhadapan dengan pelayanan publik, serta pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, penyampaian informasi perlu dilakukan secara luas agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan hasil kerja pemerintah.
Di sisi lain, persepsi publik juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Apabila masyarakat masih menyampaikan keluhan mengenai suatu kebijakan, masukan tersebut dapat digunakan untuk meninjau kembali pelaksanaan program dan mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perbaikan.
Komunikasi pemerintahan dengan demikian tidak seharusnya hanya berfokus pada pembentukan citra. Informasi yang disampaikan perlu menjelaskan fakta, hasil pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan.
Kritik dari masyarakat dan media juga dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah dalam menilai pelaksanaan kebijakan. Selama disampaikan berdasarkan fakta dan diproses secara tepat, masukan tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Oleh karena itu, keterbukaan terhadap kritik perlu diikuti dengan mekanisme untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga dapat mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan.
Bakom Siap Menjalin Hubungan dengan Berbagai Media
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi komunikasi pemerintah, Bakom RI menyatakan kesiapan untuk membangun hubungan dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri media di daerah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Perkembangan industri media saat ini membuat informasi dapat disampaikan melalui beragam saluran. Selain media cetak dan televisi, masyarakat juga memperoleh berita melalui portal daring serta platform media sosial. Keberagaman saluran ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menjangkau publik yang memiliki kebutuhan informasi berbeda-beda.
Dalam situasi tersebut, media lokal memiliki pemahaman terhadap karakteristik masyarakat dan persoalan di wilayahnya. Informasi yang disampaikan dapat membantu memperjelas kebutuhan warga, sedangkan pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu bahan untuk menentukan respons yang sesuai.
Kerja sama antara pemerintah dan media tetap perlu menghormati peran masing-masing. Pemerintah bertugas memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menanggapi aspirasi masyarakat, sedangkan media menjalankan fungsi jurnalistik melalui pengumpulan, verifikasi, serta penyampaian informasi kepada publik.
Hubungan yang terbuka tidak berarti media harus kehilangan independensinya. Kritik dan pertanyaan dari jurnalis tetap menjadi bagian penting dalam memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat diperiksa secara objektif.
Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dan media dapat menjalankan peran masing-masing dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan relevan.
Local Media Summit 2026 Jadi Ruang Pertemuan Industri Media
Pernyataan Syahganda disampaikan dalam kegiatan Local Media Summit 2026, sebuah forum yang mempertemukan pelaku industri media lokal dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkembangan ekosistem media di Indonesia.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Suara.com bersama International Media Support (IMS). Forum ini menjadi wadah diskusi dan jejaring bagi media lokal serta media berskala kecil dari berbagai wilayah.
Penyelenggaraan tahun 2026 merupakan edisi kelima kegiatan tersebut. Acara itu dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri atas pemimpin redaksi, pekerja media, agensi periklanan, pelaku homeless media, penyedia teknologi, lembaga donor, serta perwakilan pemerintah.
Kehadiran peserta dari latar belakang berbeda membuka ruang pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi industri media, termasuk kebutuhan membangun jaringan, menjaga keberlanjutan media, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Dalam konteks komunikasi pemerintahan, forum seperti ini juga menjadi kesempatan untuk membicarakan cara memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan pertukaran aspirasi dari daerah. Media lokal dapat menyampaikan kondisi yang mereka temui, sementara pemerintah memperoleh kesempatan untuk mendengar langsung masukan dari pelaku media.
Keterbukaan Perlu Diikuti Tindak Lanjut
Pernyataan Bakom RI mengenai keterbukaan terhadap kritik menegaskan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi dari warga dan media dapat membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda-beda.
Meski begitu, keterbukaan akan lebih bermakna apabila disertai tindak lanjut yang jelas. Aspirasi yang masuk perlu dipahami sesuai konteksnya, diperiksa berdasarkan fakta, dan diteruskan kepada pihak yang berwenang apabila membutuhkan penanganan khusus.
Media lokal juga diharapkan terus menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi dari daerah secara akurat. Melalui pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan, berbagai persoalan masyarakat dapat memperoleh perhatian dan menjadi bahan diskusi publik.
Pada akhirnya, komunikasi pemerintahan bukan sekadar kegiatan menyampaikan informasi satu arah. Hubungan yang efektif membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, memberikan penjelasan, menerima kritik, dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan keadaan di lapangan.
Melalui keterbukaan terhadap masukan serta kerja sama dengan berbagai media, pemerintah berharap dapat memahami aspirasi masyarakat secara lebih luas. Sementara itu, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik melalui saluran komunikasi yang tersedia.
You must be logged in to post a comment Login