KPK Dalami Asal-usul Rp 800 Juta dari Summarecon kepada Hercules, GRIB Ungkap Kronologi

NortonNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri asal-usul dan tujuan pemberian uang sebesar Rp 800 juta dari pihak PT Summarecon Agung Tbk kepada Hercules Rosario de Marshall. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, membeberkan kronologi awal penyerahan uang yang kini telah dikembalikan kepada KPK.

Wilson menegaskan, uang tersebut diserahkan sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut penjelasannya pada Rabu (21/10/2026), uang itu awalnya diberikan melalui seorang pengacara berinisial MW yang memiliki keterkaitan dengan PT Summarecon.

Penyerahan dana tersebut, lanjut Wilson, berlangsung dalam konteks komunikasi untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare. Persoalan itu berkaitan dengan 12 sertifikat hak milik (SHM) yang kemudian menjadi objek penerbitan 12 sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Saat itu, tim hukum dan advokasi DPP GRIB Jaya turut dilibatkan dalam penanganan persoalan tersebut.

Namun, dalam perkembangannya, muncul anggapan dari pihak pengacara bahwa uang Rp 800 juta tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah tercapai. Wilson menyebut Hercules mempertanyakan dasar anggapan tersebut, mengingat nilai tanah yang diperselisihkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ia menilai tujuan dan konsekuensi hukum pemberian uang itu perlu dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

Dilansir dari detik.com – Menurut Wilson, Hercules kemudian mempertimbangkan apakah uang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pihak pemberi atau diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri lebih lanjut. Pihak GRIB Jaya akhirnya memilih menyerahkan uang tersebut kepada lembaga antirasuah agar asal-usul dana, tujuan pemberian, serta kemungkinan kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani dapat diperiksa secara objektif.

Sementara itu, KPK menyatakan masih mendalami maksud pemberian uang tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa informasi awal yang diterima penyidik mengaitkan dana itu dengan pengamanan atau pengelolaan lahan milik PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Budi menjelaskan, persoalan lahan tersebut bermula dari klaim sejumlah warga yang mengaku memiliki sertifikat atas sebagian tanah yang dikelola perusahaan. Warga kemudian mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dalam proses berikutnya, KPK menduga terjadi penyuapan terhadap oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir agar proses penerbitan SHGB dapat dilanjutkan.

KPK masih perlu memeriksa keterangan para pihak, dokumen pendukung, serta aliran dana untuk memastikan hubungan uang Rp 800 juta tersebut dengan perkara yang sedang diselidiki. Dengan demikian, kronologi penyerahan dana dan tujuan sebenarnya menjadi bagian penting dalam proses pendalaman kasus.