Bupati Tasikmalaya Didesak Lindungi Hak Ahmadiyah, Konstitusi Tak Boleh Kalah oleh Mayoritas

NORTON NEWS – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Task Force Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) mendesak Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yaqin, menjamin pelaksanaan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah di Desa Tenjowarongin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Desakan tersebut disampaikan pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Koalisi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi dan tidak membiarkan hak warga negara dikalahkan oleh tekanan kelompok mayoritas.

Pemerintah Diminta Menjamin Kebebasan Beribadah

Task Force KBB menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama serta berkeyakinan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Menurut koalisi, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap kebijakan pemerintah daerah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang berlaku. Tekanan dari kelompok tertentu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan hak konstitusional warga.

Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah yang mencakup kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, salat tahajud, dan ceramah. Koalisi meminta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan bermartabat.

Pembatasan Kegiatan Harus Memiliki Dasar Hukum

Task Force KBB juga menekankan bahwa setiap pembatasan kegiatan keagamaan harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan oleh pihak berwenang, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Koalisi meminta pemerintah daerah menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara utuh dan proporsional. Menurut mereka, aturan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sepihak untuk menghilangkan hak konstitusional warga atau membenarkan perlakuan diskriminatif.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi turut merujuk Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Aparat Diminta Mencegah Intimidasi

Dilansir dari Suara.com – Selain meminta jaminan dari pemerintah daerah, Task Force KBB mendesak aparat keamanan mengambil langkah pencegahan agar pelaksanaan Jalsah Salanah berlangsung kondusif. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan peserta kegiatan dan masyarakat di lingkungan sekitar.

Koalisi juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan serta menolak intimidasi, ancaman, maupun kekerasan yang didasarkan pada perbedaan agama dan keyakinan.

Menurut koalisi, perlindungan kebebasan beragama bukan sekadar persoalan hubungan antarumat beragama, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak setiap warga negara.

Task Force KBB terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak asasi manusia, bantuan hukum, serta perdamaian. Beberapa di antaranya adalah SETARA Institute, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), LBH Bandung, Jaringan Gusdurian, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).