Penertiban Parkir Liar Berujung Ricuh di Jaksel, Anggota Satpol PP Terluka hingga Dijahit

JAKARTA, NortonNews.com – Penertiban parkir liar di kawasan Kolam Renang Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berujung kericuhan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan sejumlah pekerja proyek pembangunan gedung. Insiden yang terjadi pada Kamis (8/10/2026) tersebut menyebabkan seorang anggota Satpol PP mengalami luka hingga harus mendapatkan enam jahitan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula dari kegiatan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di trotoar. Operasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum serta memastikan fasilitas pejalan kaki tidak digunakan untuk kepentingan parkir kendaraan.

Menurut Pramono, petugas gabungan melaksanakan penertiban di sejumlah titik yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran operasi adalah area sekitar Kolam Renang Bulungan, yang sebelumnya kerap mendapat keluhan terkait parkir liar.

Pramono mengaku telah menerima laporan langsung dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, mengenai kejadian tersebut. Ia kemudian menyampaikan penjelasan mengenai kronologi awal keributan yang sempat direkam dan beredar luas di media sosial.

Dilansir dari detik.com – Pramono menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan penertiban parkir liar dan penggunaan ruang publik yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pelaksanaannya, petugas Dishub melakukan operasi cabut pentil terhadap kendaraan yang ditemukan parkir tidak sesuai ketentuan.

Menurut penjelasannya, situasi mulai memanas ketika muncul dugaan provokasi dari sejumlah pekerja proyek yang berada di sekitar lokasi. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan antara petugas dan para pekerja.

Berawal dari Operasi Penertiban Kendaraan

Kegiatan penertiban di kawasan Bulungan melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan aparat kewilayahan. Selain Satpol PP dan Dishub Kecamatan Kebayoran Baru, operasi tersebut juga melibatkan petugas sosial, unsur TNI melalui Koramil, serta kepolisian setempat.

Penertiban dilakukan untuk menindak kendaraan yang menggunakan trotoar atau area yang tidak semestinya sebagai tempat parkir. Dalam operasi tersebut, petugas Dishub menerapkan tindakan cabut pentil terhadap sejumlah kendaraan yang melanggar aturan parkir.

Pramono menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan ketertiban di ruang publik. Pemerintah daerah berupaya mencegah kebiasaan parkir sembarangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pejalan kaki yang membutuhkan akses trotoar secara aman.

Namun, pelaksanaan penertiban ternyata menimbulkan persoalan dengan sejumlah pekerja proyek. Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru, sebagian pekerja diduga tidak menerima tindakan cabut pentil terhadap kendaraan mereka.

Para pekerja disebut menganggap lokasi tersebut sebagai area parkir yang disediakan oleh pihak perusahaan. Perbedaan pandangan mengenai penggunaan tempat parkir itu kemudian menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan antara pekerja dan petugas.

Meski kegiatan penertiban pada awalnya berlangsung terkendali, situasi berubah ketika rombongan petugas meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Kelurahan Selong.

Keributan Berlanjut di Jalan Kyai Maja

Berdasarkan keterangan Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru yang diberitakan detikNews melalui laporan Antara, keributan berlanjut ketika rombongan petugas melintas di Jalan Kyai Maja. Truk yang berada di bagian belakang iring-iringan dilaporkan menjadi sasaran pelemparan oleh sejumlah pekerja proyek pembangunan gedung Kejaksaan.

Pada saat bersamaan, rombongan kendaraan yang berada di bagian depan mendengar teriakan seorang perempuan yang meminta pertolongan karena adanya dugaan pencurian sepeda motor. Mendengar kejadian tersebut, petugas menghentikan kendaraan dan turun untuk memeriksa situasi.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi di lokasi sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Setelah petugas mendekati kerumunan, diketahui bahwa orang-orang yang berada di lokasi merupakan sejumlah pekerja proyek. Mereka diduga memiliki persoalan dengan tindakan penertiban kendaraan yang sebelumnya dilakukan di depan Kolam Renang Bulungan.

Petugas Satpol PP bersama personel Koramil kemudian berupaya meredakan ketegangan melalui pendekatan persuasif. Komunikasi dilakukan untuk menjelaskan tindakan penertiban sekaligus mencegah keributan berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas.

Akan tetapi, situasi yang sempat mereda kembali memanas setelah sejumlah orang berdatangan dan diduga memprovokasi keadaan. Keributan kemudian berlanjut dengan aksi pelemparan ke arah petugas serta kekerasan terhadap anggota yang berada di lokasi.

Anggota Satpol PP Mengalami Luka

Dalam insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP mengalami luka ketika berusaha melindungi rekannya yang terjatuh dan hampir menjadi sasaran pengeroyokan. Peristiwa tersebut memperlihatkan risiko yang dihadapi petugas ketika menjalankan penertiban di tengah situasi yang tidak terkendali.

Pramono mengungkapkan bahwa anggota Satpol PP yang terluka diduga dipukul menggunakan helm. Akibat kejadian itu, korban harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Kelurahan Selong.

Petugas tersebut menerima enam jahitan untuk menangani luka yang dialaminya. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena kekerasan terjadi ketika aparat sedang menjalankan tugas penegakan ketertiban di ruang publik.

Pramono menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap petugas tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, aparat yang menjalankan tugas sesuai ketentuan harus memperoleh perlindungan, sedangkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

Ia juga menolak anggapan bahwa petugas harus mengabaikan kekerasan hanya karena pihak yang terlibat kemudian menyampaikan permintaan maaf. Baginya, penyelesaian secara kekeluargaan dapat tetap dibuka, tetapi hal tersebut tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang sedang ditangani.

Pihak Manajemen Proyek Sampaikan Permintaan Maaf

Setelah kericuhan terjadi, perwakilan manajemen proyek mendatangi pihak Kecamatan Kebayoran Baru untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan pekerja proyek dengan petugas di lapangan.

Pihak manajemen juga menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab terhadap dampak kejadian, termasuk persoalan kerusakan maupun biaya pengobatan anggota Satpol PP yang mengalami luka.

Kedatangan perwakilan manajemen tersebut menjadi salah satu langkah untuk merespons kejadian dan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah setempat. Meski demikian, permohonan maaf itu tidak serta-merta menghentikan penanganan dugaan tindak kekerasan.

Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru menyatakan bahwa dugaan kekerasan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sejumlah orang yang diduga terlibat juga disebut telah teridentifikasi untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Langkah pelaporan tersebut dilakukan agar kejadian dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penanganan insiden tidak hanya berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga mempertimbangkan pertanggungjawaban atas dugaan perbuatan yang terjadi.

Pramono meminta aparat terkait tetap menjalankan proses hukum secara tegas dan sesuai aturan. Ia menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.

Pramono Luruskan Informasi yang Beredar

Pramono juga memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar di masyarakat terkait awal mula kericuhan. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut bukan berawal dari penertiban terhadap seorang pedagang perempuan sebagaimana isu yang sempat muncul.

Menurut penjelasannya, peristiwa itu berkaitan dengan kegiatan penertiban parkir liar yang dilakukan petugas Dishub bersama unsur Satpol PP. Klarifikasi tersebut disampaikan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih tepat mengenai latar belakang kejadian.

Penyampaian informasi yang akurat dinilai penting, terutama ketika rekaman keributan telah menyebar melalui media sosial. Video yang beredar dapat memperlihatkan sebagian kejadian, tetapi belum tentu menjelaskan keseluruhan kronologi dan konteks sebelum keributan berlangsung.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang belum terverifikasi. Keterangan dari pihak berwenang dan hasil penyelidikan kepolisian diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menekankan pentingnya penegakan aturan dalam menjaga ketertiban umum. Di sisi lain, setiap kegiatan penertiban juga membutuhkan komunikasi yang baik agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik fisik.

Peristiwa di kawasan Bulungan tersebut menjadi pengingat bahwa penertiban parkir liar tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan petugas dan masyarakat. Penggunaan trotoar sesuai fungsinya perlu dijaga, sementara setiap dugaan pelanggaran dan tindak kekerasan harus ditangani melalui prosedur yang berlaku.

Hingga Senin (12/10/2026), Pramono menegaskan bahwa proses hukum atas dugaan kekerasan terhadap anggota Satpol PP harus tetap berjalan meskipun pihak manajemen proyek telah menyampaikan permohonan maaf. Penanganan lebih lanjut berada pada kewenangan aparat penegak hukum sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.