NORTON NEWS – Seruan boikot terhadap sejumlah produk asal Indonesia mulai ramai disuarakan oleh masyarakat Malaysia. Aksi tersebut dipicu oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara di negara tetangga, serta pernyataan di media sosial yang dinilai menyinggung warga Malaysia.
Gelombang protes ini turut mendorong sebagian masyarakat Malaysia untuk mempertimbangkan penggunaan produk lokal sebagai pengganti barang-barang asal Indonesia yang selama ini mereka konsumsi.
Salah satu warga yang menyatakan keinginannya untuk berhenti membeli produk Indonesia adalah Hasnah AR, berusia 67 tahun. Ia berencana menghabiskan persediaan produk yang masih dimilikinya sebelum beralih ke alternatif buatan Malaysia.
Produk yang biasa digunakan Hasnah meliputi kopi, teh manis, hingga santan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Saya yakin produk buatan Malaysia juga sama bagusnya,” kata Hasnah, yang memimpin sebuah organisasi nonpemerintah, kepada The Straits Times.
Menurut Hasnah, keinginan untuk memboikot produk Indonesia tidak hanya berkaitan dengan persoalan kabut asap. Ia juga menyoroti pernyataan dari pihak Indonesia yang dianggap merendahkan masyarakat Malaysia, termasuk komentar mengenai ketergantungan Malaysia terhadap oksigen dari Indonesia.
“Jika kita tidak memberi pelajaran, mereka tidak akan berhenti,” ujarnya.
Seruan Boikot Meluas di Media Sosial
Isu boikot tersebut mendapat perhatian dari sejumlah pengguna media sosial di Malaysia. Beberapa warganet mulai membagikan daftar produk Indonesia yang ingin mereka hindari dan mendiskusikan alternatif produk buatan dalam negeri.
Seorang pengguna Facebook bernama Salbiah Ahamad, misalnya, mempertanyakan merek santan lokal yang dapat digunakan sebagai pengganti produk Indonesia.
Sementara itu, pengguna media sosial lainnya, Mohd Fikri, menyampaikan sindiran terkait pernyataan mengenai pasokan oksigen. Adapun pengguna bernama Sky Ikemen menyerukan penghentian pembelian produk Indonesia karena menilai candaan mengenai oksigen telah melukai perasaan masyarakat Malaysia.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan kabut asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat serta hubungan sosial antara kedua negara.
Ekonom Ingatkan Dampak Boikot terhadap Kedua Negara
Di tengah meningkatnya seruan boikot, ekonom Barjoyai Bardai menilai penghentian pembelian seluruh produk Indonesia belum tentu menjadi langkah efektif untuk mengatasi persoalan kabut asap.
Menurutnya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin erat. Karena itu, boikot secara luas berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua negara, termasuk bagi pelaku usaha Malaysia yang bergantung pada pasokan barang dari Indonesia.
“Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang saling terhubung. Karena itu, boikot secara luas akan sulit dipertahankan dan berpotensi menimbulkan biaya ekonomi bagi kedua negara,” kata Barjoyai kepada The Straits Times.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Malaysia tercatat mencapai US$26,6 miliar pada 2025. Besarnya hubungan perdagangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan boikot secara menyeluruh dapat membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas.
Barjoyai menilai tekanan akan lebih efektif apabila diarahkan kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut, menurutnya, perlu disertai penegakan hukum, tekanan melalui lembaga keuangan, serta kerja sama diplomatik.
“Tujuan utamanya bukan memboikot Indonesia sebagai sebuah negara, melainkan membuat pembakaran hutan tidak lagi menguntungkan secara ekonomi dan memastikan perusahaan yang bertanggung jawab tidak dapat menghindari konsekuensi,” ujarnya.
Syed Saddiq Dorong Sanksi terhadap Perusahaan Pelaku Karhutla
Anggota parlemen Malaysia dari Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, turut mendorong langkah yang lebih terarah terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia.
Ia meminta lembaga keuangan di Malaysia dan Singapura menghentikan pembiayaan terhadap perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan praktik pembakaran lahan.
Dalam sidang parlemen pada 13 Oktober 2026, Syed Saddiq menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak seharusnya memperoleh akses pendanaan dari lembaga keuangan maupun pasar modal.
Pada 21 Oktober 2026, ia kembali menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa membedakan asal negara perusahaan yang terlibat.
“Jika ada bukti bahwa perusahaan Malaysia atau Singapura bertanggung jawab, mereka juga harus dihukum,” ucap Syed Saddiq.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan persoalan kabut asap perlu berfokus pada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, bukan semata-mata pada negara asal produk yang dikonsumsi masyarakat.
Kabut Asap Lintas Batas Masih Menjadi Tantangan Regional
Dilansir dari CNN Indonesia – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah berulang kali berdampak pada negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Selain menurunkan kualitas udara, kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan persoalan kesehatan.
Persoalan kabut asap lintas batas juga menjadi tantangan bagi hubungan Indonesia dan Malaysia, mengingat kedua negara memiliki keterkaitan ekonomi dan kepentingan regional yang erat.
Di tengah munculnya seruan boikot, pendekatan yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban perusahaan, penegakan hukum, dan kerja sama antarnegara dinilai penting untuk mengatasi akar persoalan.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran, tetapi juga pengawasan terhadap aktivitas perusahaan serta penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
You must be logged in to post a comment Login