Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Minggu (5/7/2026), Doli mengatakan tingginya jumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan maupun sistem politik di Indonesia.
Menurutnya, para pejabat yang kembali terjerat kasus korupsi seolah tidak mengambil pelajaran dari berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya. Ia mempertanyakan apakah para kepala daerah tersebut telah kehilangan rasa tanggung jawab, rasa malu, maupun kepedulian terhadap amanah yang diberikan masyarakat.
Doli menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah agar menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas.
Ia juga menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap aparat penegak hukum. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah terciptanya pemerintahan yang mampu menekan praktik korupsi hingga seminimal mungkin.
Selain memperkuat penegakan hukum, Doli mendorong pembentukan ekosistem antikorupsi melalui pembenahan regulasi yang dinilai masih membuka peluang terjadinya penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya menumbuhkan budaya antikorupsi dan meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, yang diduga terlibat kasus suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam operasi itu, KPK turut mengamankan sejumlah pihak dan menyita barang bukti berupa uang tunai serta puluhan kilogram logam platinum. Saat ini, Syah Afandin telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.
You must be logged in to post a comment Login