Kemhan menegaskan bahwa keterlibatan TNI tersebut merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang memang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa penegakan hukum sepenuhnya tetap menjadi tugas utama Polri. Meski demikian, TNI memiliki peran bantuan yang sah secara konstitusional untuk mendukung aparat kepolisian maupun pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan,” ujar Rico, dikutip pada Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, pengerahan prajurit TNI di wilayah hukum Kodam Jaya saat ini lebih difokuskan pada dukungan kewilayahan guna membantu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Selain itu, Rico menyebut kehadiran satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) TNI di ruang publik merupakan bagian dari arahan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga stabilitas keamanan wilayah secara menyeluruh.
Menurutnya, seluruh kegiatan pengamanan tetap dilakukan secara profesional dengan mengedepankan koordinasi bersama Polri serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.
Sinergi antara TNI dan Polri di lapangan pun disebut mulai berjalan semakin intensif. Dalam upaya memberantas komplotan begal yang meresahkan masyarakat, unsur TNI kini turut dilibatkan dalam patroli keamanan terpadu di kawasan Jakarta dan sejumlah wilayah penyangga di sekitarnya.
You must be logged in to post a comment Login