Syahganda Nainggolan Bantah Prabowo Sarankan Gibran Tempuh Jalur PTUN soal Ijazah

NORTON NEWS – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan persoalan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan arahan kepada Gibran untuk kembali menempuh jalur hukum tersebut. Menurutnya, penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, justru mencerminkan pandangan hukum Presiden.

Syahganda merujuk pada pernyataan Yusril yang sebelumnya menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk perkara tersebut.

“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia kemudian menegaskan bahwa arahan yang disampaikan Yusril merupakan gambaran dari sikap hukum Presiden Prabowo.

“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” imbuh dia.

Syahganda juga menyatakan bahwa posisi Yusril sebagai Menko Hukum membuat penjelasannya menjadi rujukan untuk memahami pandangan Presiden mengenai persoalan tersebut.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.

Gibran Sebut Prabowo Sarankan Perjuangkan Ijazah Lewat PTUN

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikan.

Dalam keterangannya, Gibran menyebut Prabowo telah memberikan sejumlah masukan. Ia juga mengaku memandang Presiden sebagai sosok ayah yang memberikan arahan kepadanya.

Gibran mengatakan salah satu masukan yang diterimanya adalah tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.

Yusril Sebut Putusan MK dan MA Sudah Final

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya memberikan penjelasan mengenai status hukum perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran.

Ia menyebut persoalan tersebut telah melalui proses di dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurutnya, kedua putusan tersebut telah bersifat final sehingga tidak dapat kembali dipersoalkan melalui upaya hukum biasa.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril juga menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Hal itu karena Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diputus MA.

“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.

Perbedaan penjelasan mengenai saran Presiden kepada Gibran tersebut menjadi perhatian publik di tengah perkembangan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.