Jakarta ,NortonNews – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedungpoh yang berada di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah menjadi perhatian publik. Hal ini menyusul beredarnya kabar mengenai penghentian sementara aktivitas dapur tersebut di media sosial.
Penghentian kegiatan tersebut diduga berkaitan dengan perubahan kebijakan pengelolaan anggaran yang berdampak terhadap penyesuaian jumlah pekerja dan besaran insentif bagi para relawan.
Dampak dari perubahan tersebut bahkan menyebabkan puluhan relawan memilih mengundurkan diri dari keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengutip laporan detikJogja, dapur SPPG Kedungpoh mulai menghentikan aktivitasnya pada Kamis (12/11/2026). Kondisi ini mengakibatkan penyaluran makanan bergizi gratis kepada ribuan penerima manfaat untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan.
Informasi mengenai kondisi tersebut sebelumnya mencuat setelah sebuah unggahan di Instagram menyebut adanya dugaan pengurangan gaji karyawan hingga lebih dari 50 persen.
Dukuh Kedungpoh Lor, Tri Marsudi, membenarkan bahwa kegiatan operasional SPPG Kedungpoh telah dihentikan sementara sejak Kamis tersebut.
Tri mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali mengetahui kabar terhentinya distribusi MBG melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh seorang guru di sekolah tempat anaknya belajar.
Meski demikian, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan lengkap mengenai alasan utama penghentian aktivitas dapur tersebut. Informasi sementara yang diterimanya menyebutkan bahwa persoalan administrasi menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
Penjelasan lebih lanjut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo.
Menurut Harsono, penghentian sementara operasional SPPG Kedungpoh terjadi setelah 36 relawan menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pekerjaan mereka.
Pengunduran diri tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pola kerja, kebutuhan tenaga operasional, serta besaran insentif yang diterapkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran program MBG.
Harsono menjelaskan bahwa pengelola sebelumnya telah berusaha mencari solusi agar kegiatan dapur tetap dapat berlangsung di tengah perubahan kebijakan tersebut.
Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya menyusun kembali Rencana Anggaran Biaya (RAB), memberlakukan pembagian jam kerja atau sistem shift, memangkas sejumlah kebutuhan belanja operasional, serta menyesuaikan nominal insentif relawan.
Akan tetapi, rancangan sistem kerja yang baru belum memperoleh kesepakatan dari seluruh relawan yang terlibat.
Mundurnya 36 relawan kemudian berdampak langsung terhadap kesiapan operasional dapur. Sebab, pengelolaan SPPG memerlukan jumlah tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan berbagai proses, mulai dari menyiapkan bahan pangan, memasak, membersihkan peralatan, mengemas makanan, hingga melakukan distribusi kepada penerima manfaat.
Pihak KPPG menilai bahwa menjalankan kegiatan dapur dengan jumlah pekerja yang tidak memadai dapat menambah beban kerja relawan yang tersisa sekaligus berisiko mengganggu mutu pelayanan.
Sebagai informasi, SPPG Kedungpoh sebelumnya bertanggung jawab menyalurkan makanan bergizi kepada 1.316 penerima manfaat program MBG.
Besarnya jumlah penerima tersebut membuat pengelola harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga operasional secara matang, terutama dalam menghadapi perubahan ketentuan pengelolaan anggaran.
Harsono turut memaparkan bahwa salah satu perubahan kebijakan terletak pada mekanisme pembiayaan operasional. Skema yang sebelumnya menggunakan sistem at cost dengan batas maksimal Rp3.000 kini berubah menjadi sistem up to Rp3.000 untuk setiap penerima manfaat.
Perubahan mekanisme tersebut merujuk pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 Tahun 2026 mengenai perubahan petunjuk teknis pembiayaan bahan baku pangan dan biaya operasional SPPG.
Dengan adanya ketentuan baru tersebut, setiap pengelola dapur dituntut untuk kembali menyesuaikan perencanaan anggaran, kebutuhan pekerja, serta pembagian tanggung jawab agar pelaksanaan program tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Meski demikian, Harsono menekankan bahwa langkah penghematan anggaran tetap harus memperhatikan kesiapan operasional dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap penyesuaian perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, termasuk kapasitas kerja relawan, penerapan standar keamanan pangan, serta kelancaran penyaluran makanan.
Untuk saat ini, pihak yayasan bersama mitra terkait sepakat menghentikan sementara operasional SPPG Kedungpoh. Aktivitas dapur baru akan dipertimbangkan kembali setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan sistem kerja yang sesuai dapat diterapkan.
Sementara itu, KPPG Sleman berencana terus menjalin koordinasi dan melakukan pemantauan terhadap yayasan, mitra, serta kepala SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah siap sebelum dapur kembali menjalankan aktivitasnya.
Terhentinya sementara operasional SPPG Kedungpoh menjadi perhatian tersendiri dalam pelaksanaan program MBG. Pasalnya, keberhasilan penyediaan makanan bergizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membutuhkan pengelolaan anggaran, sistem kerja, dan jumlah tenaga operasional yang memadai.
You must be logged in to post a comment Login