Singapura Siapkan Denda hingga Rp250 Miliar bagi Perusahaan Pemicu Kabut Asap Lintas Negara

Norton News – Pemerintah Singapura mengusulkan pengetatan aturan terkait pencemaran kabut asap lintas negara dengan meningkatkan sanksi denda bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui revisi undang-undang tersebut, korporasi terkait terancam dikenai denda maksimal 20 juta dolar Singapura atau sekitar Rp250 miliar.

Usulan perubahan tersebut diajukan melalui Rancangan Undang-Undang Amendemen Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution (Amendment) Bill) di Parlemen Singapura pada Rabu (4/11/2026).

Pengajuan aturan ini dilakukan setelah Singapura mengalami pencemaran udara akibat kabut asap selama hampir dua bulan. Kondisi tersebut dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara yang turut berdampak terhadap kualitas udara di negara tersebut.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan kewenangan lebih luas untuk mengidentifikasi perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan sumber kebakaran. Upaya tersebut juga ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan pencemaran lintas negara.

“Kita memerlukan kewenangan yang efektif untuk melindungi warga Singapura dan menuntut pertanggungjawaban entitas yang melanggar, sambil tetap menghormati kedaulatan negara lain, menjunjung tinggi hukum internasional, dan menghindari jangkauan ekstrateritorial yang berlebihan,” ujar Grace Fu, dikutip dari CNA.

Dalam rancangan perubahan tersebut, batas maksimal denda perusahaan diusulkan meningkat hingga sepuluh kali lipat. Sebelumnya, perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap dapat dikenai denda maksimal 100 ribu dolar Singapura per hari dengan batas keseluruhan 2 juta dolar Singapura.

Melalui aturan baru, nominal tersebut diusulkan meningkat menjadi 1 juta dolar Singapura per hari dengan batas maksimal mencapai 20 juta dolar Singapura.

Selain memperberat sanksi finansial, pemerintah Singapura juga mengusulkan kewenangan untuk menunjuk pemeriksa independen guna menelusuri keterlibatan perusahaan dalam aktivitas pembakaran lahan. Biaya pemeriksaan tersebut nantinya menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Grace Fu menjelaskan bahwa penunjukan pemeriksa independen bukan berarti perusahaan yang diperiksa telah dinyatakan melakukan pelanggaran. Langkah tersebut bertujuan mengumpulkan informasi dan memastikan fakta mengenai keterkaitan suatu perusahaan dengan pencemaran kabut asap.

“Untuk memperjelas, arahan untuk menunjuk penilai tidak selalu berarti bahwa entitas tersebut telah melakukan atau dicurigai melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan,” kata Grace Fu.

Tidak hanya sanksi denda, perubahan regulasi tersebut juga mencakup pembatasan hubungan bisnis dan akses terhadap layanan keuangan bagi perusahaan yang ditetapkan memiliki keterkaitan dengan pelanggaran.

Kebijakan ini memungkinkan pemerintah membatasi transaksi komersial, termasuk aktivitas jual beli, pemberian pinjaman, hingga bantuan keuangan terhadap perusahaan yang masuk dalam daftar pembatasan.

Otoritas Singapura juga berencana memperketat pengawasan terhadap perusahaan di sektor kehutanan dan pertanian. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan memastikan rantai pasok dan hubungan bisnis mereka tidak melibatkan pihak yang berkontribusi terhadap kebakaran lahan penyebab kabut asap.

Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) telah mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan di Indonesia dan Singapura. Pemberitahuan tersebut berisi permintaan untuk melakukan langkah pencegahan kebakaran, menghentikan aktivitas pembakaran, serta menyerahkan informasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Melalui revisi undang-undang ini, Singapura berupaya memperkuat mekanisme penindakan terhadap pencemaran udara lintas batas sekaligus mendorong perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.