Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan sistem desil mendapat perhatian dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
Said menilai sistem klasifikasi desil perlu dievaluasi agar pekerja dengan penghasilan setara upah minimum tidak justru dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
Menurutnya, penentuan desil tidak hanya mempertimbangkan besaran pendapatan seseorang. Sejumlah faktor lain seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, serta pengeluaran per kapita juga turut menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan.
Said mempertanyakan penggunaan kepemilikan aset sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Menurutnya, seseorang yang memiliki kendaraan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang tergolong mampu.
Ia memberikan contoh seorang buruh dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan yang memiliki sepeda motor karena mendapatkan hibah atau pemberian dari keluarganya.
“Misal lagi, ada buruh, penghasilannya Rp3 juta, terima hadiah, dapat hadiah hibah motor. Apakah dia masuk desil 9? Aduh!” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (29/8/2026).
Said khawatir persoalan tersebut dapat berdampak ketika data desil digunakan pemerintah sebagai acuan dalam menentukan penerima berbagai program bantuan maupun kebijakan sosial.
Menurutnya, pekerja berpenghasilan rendah dapat berisiko masuk dalam kelompok desil tinggi hanya karena mempunyai aset tertentu, meskipun pendapatan bulanannya tetap terbatas.
“Pendapatannya cuma Rp3 juta, dia ngojek. Apa dia desil 9?” kata Said.
Ia pun mendorong agar sistem pengelompokan kesejahteraan masyarakat dapat dievaluasi sehingga kondisi ekonomi seseorang dapat tergambarkan secara lebih tepat dan tidak merugikan kelompok pekerja berpenghasilan rendah.
You must be logged in to post a comment Login