Rocky Gerung Masuk Istana: Antara Langkah “Radical Break” atau justru “Radical Embrace”?

Jakarta, NortonNews.com – Masuknya akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung ke dalam lingkar kekuasaan usai resmi dilantik sebagai salah satu dari 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu sorotan serta diskursus publik mengenai dinamika dan arah kritik politiknya ke depan.

Dalam pelantikan tersebut, Rocky hadir bersama jajaran tokoh lainnya seperti Pratikno yang ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa selaku Wakil Ketua, serta nama-nama figur publik seperti Anwar Usman, Budi Gunawan, dan Quraish Shihab. Fenomena ini kian dipertegas dengan masuknya sejumlah tokoh kritis lain ke jajaran pemerintahan, di antaranya Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta Jumhur Hidayat yang telah lebih awal mengemban amanat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sejak April lalu.

Kehadiran tiga figur yang sebelumnya berdiri di garis depan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 2020 ini menandai babak baru, di mana elemen kritis kini berhimpun di dalam struktur pemerintahan.

Rekam jejak Rocky Gerung selama ini lekat dengan gaya penyampaian gagasan yang lugas serta penggunaan diksi yang khas dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Sepanjang kiprahnya sebagai figur oposisi independen, berbagai pernyataan tajamnya kerap memicu diskursus di ruang publik. Bahkan, Rocky konsisten menyuarakan gagasan mengenai pentingnya radical break dalam penataan kabinet pemerintahan, termasuk memberikan catatan kritis terhadap sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dilansir dari Kopmas.com – Usai resmi dilantik, Rocky menegaskan bahwa keputusan bergabung ke dalam Wantimpres tidak mengendurkan konsistensi maupun prinsip kritis yang diusungnya.

“Sikap saya tidak berubah, pandangan saya tetap konsisten pada prinsip radical break. Perbedaannya hanya terletak pada posisi saya yang kini berpindah dari luar ke dalam struktur pemerintahan,” ujar Rocky.

Ia menambahkan bahwa peran dan fungsi dasar Wantimpres berfokus pada dimensi etis ketimbang teknis operasional. Namun demikian, penyesuaian posisi ini menempatkannya dalam ruang tata kelola negara di mana masukan dan pandangan yang disusunnya kini bermuara langsung kepada kepala negara.

“Mengenai fungsi serta mekanisme pertimbangan, pengguna utamanya (user) berada pada Presiden,” jelasnya.

Langkah ini menyisakan pertanyaan besar di tengah publik: apakah pergeseran ini menandai konsistensi gagasan pembaruan radikal (radical break) dari dalam sistem, atau justru menjadi bentuk penyerapan kekuatan kritis (radical embrace) oleh pihak kekuasaan.