Rieke Diah Pitaloka menghadiri seremoni pemberian remisi Nyepi dan menyoroti pemenuhan hak BPJS bagi narapidana.

Jakarta, NortonNews– Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI, menghadiri seremoni pemberian remisi Hari Nyepi bagi narapidana beragama Hindu. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya pemenuhan hak jaminan sosial, khususnya kepesertaan BPJS bagi warga binaan pemasyarakatan.

Rieke menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong pembahasan terkait kewajiban kepesertaan BPJS bagi narapidana. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran di sektor pemasyarakatan, ditambah kondisi lembaga pemasyarakatan yang masih mengalami kelebihan kapasitas.

Ia juga berharap pemerintah daerah turut berperan dalam memastikan warga binaan, terutama yang kurang mampu, tetap mendapatkan akses jaminan sosial melalui BPJS.

Dalam acara tersebut, Rieke bersama sejumlah pejabat, termasuk Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, menyerahkan secara simbolis dokumen remisi kepada perwakilan narapidana penerima.

Data menunjukkan, penerima remisi khusus Hari Nyepi terbanyak berasal dari Bali dengan 1.090 orang, diikuti Kalimantan Tengah sebanyak 121 orang, dan Nusa Tenggara Barat 77 orang.

Kebijakan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini juga berdampak pada efisiensi anggaran negara. Pada Nyepi 2026, efisiensi yang dicatat mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Secara keseluruhan, sebanyak 1.506 narapidana menerima remisi khusus, sementara 9 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana khusus. Dari jumlah tersebut, empat narapidana langsung bebas setelah menerima remisi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan bahwa pemberian remisi merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk pembinaan. Remisi diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun rincian remisi meliputi pengurangan masa tahanan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, serta pengurangan khusus bagi anak binaan.