NORTON NEWS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah. Setiap ibu kota provinsi akan memperoleh tambahan dana sebesar Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten dijanjikan mendapatkan sedikitnya Rp20 miliar.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo ketika menghadiri pembukaan Tanwir Muhammadiyah sekaligus peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut dana tambahan tersebut telah dipersiapkan pemerintah dan akan disalurkan dalam waktu dekat. Ia juga membuka kemungkinan adanya penambahan anggaran bagi ibu kota kabupaten dengan kebutuhan pembangunan yang lebih besar.
“Dalam waktu dekat saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Prabowo.
Presiden juga berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas mekanisme penyaluran serta arah penggunaan anggaran tersebut.
Berasal dari Penghematan Belanja Pemerintah
Prabowo menjelaskan bahwa tambahan dana untuk daerah merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, penghematan belanja negara harus memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti besarnya belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, Prabowo memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun berpotensi mengalami kebocoran akibat praktik penggelembungan harga atau mark up.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terintegrasi. Prabowo menilai selama ini pembelian barang oleh pemerintah daerah maupun kementerian masih dilakukan secara terpisah sehingga memunculkan perbedaan harga untuk barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengadaan obat oleh rumah sakit. Menurutnya, obat dengan jenis serupa dapat memiliki harga pembelian yang berbeda-beda karena proses pengadaan dilakukan masing-masing instansi.
Pemerintah ingin menyatukan mekanisme pengadaan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan harga barang dapat lebih terkendali.
“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tutur Presiden.
Penghematan Ditargetkan Kembali ke Daerah dan Masyarakat
Prabowo memperkirakan pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga sekitar 40 persen.
Hasil efisiensi tersebut nantinya diarahkan kembali untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, penghematan tidak hanya menjadi upaya menekan pengeluaran negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pembangunan.
“Jadi, penghematan ini semua, habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat,” ucap Prabowo.
Ia turut mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki risiko bencana alam. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pengelolaan setiap rupiah anggaran negara harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
Rencana tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
You must be logged in to post a comment Login