BOGOR, NORTON NEWS – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ketua umum partai politik untuk menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB.
Rencana pertemuan itu dikonfirmasi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf. Ia menyebut para pimpinan partai politik dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo pada sore hari.
“Ya Insya Allah, jam 16 (pertemuannya),” kata Al Muzzammil kepada wartawan, Jumat.
Meski demikian, agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut awalnya belum disampaikan secara terperinci. Sejumlah pimpinan partai politik lainnya juga belum memberikan keterangan ketika dimintai konfirmasi mengenai topik yang akan dibicarakan.
Selain mengundang para ketua umum partai, Prabowo juga memiliki sejumlah agenda kenegaraan di Istana Bogor. Salah satunya adalah pemberian tanda kehormatan kepada relawan, tenaga kesehatan, serta pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun bencana.
Pertemuan Diduga Bahas Pengganti Gibran
Rencana pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai politik tersebut turut dikaitkan dengan pembahasan pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden berencana berkonsultasi dengan partai-partai politik yang mengusungnya dalam Pemilihan Presiden 2024.
“Mungkin beliau (Prabowo) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024,” kata Yusril setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun di luar parlemen.
Partai-partai tersebut meliputi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran. Namun, proses tersebut perlu dikonsultasikan dengan partai politik pengusung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tutur Yusril.
Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, komunikasi antara Presiden dan pimpinan partai politik pengusung menjadi bagian penting dalam proses pembahasan pengisian jabatan Wakil Presiden.
You must be logged in to post a comment Login