NORTON NEWS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Ia mengkritik pihak-pihak yang mengaku sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika mengurus perizinan usaha, tetapi justru membawa keuntungan yang diperoleh ke luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menilai pemerintah selama ini telah memberikan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha untuk mengelola kekayaan alam Indonesia. Fasilitas tersebut mencakup Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hak Pengusahaan Hutan (HTI).
Menurut Prabowo, proses pengajuan izin tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah pejabat pemerintahan, mulai dari bupati, gubernur, hingga menteri.
“Bangsa Indonesia ini kita terlalu baik. Kita lemah, iya kan? Udah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI. Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, kalau minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta ngaku saya warga negara Indonesia,” kata Prabowo.
Namun, ia menyayangkan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut justru dialihkan ke luar negeri. Kondisi itu dinilai menjadi persoalan karena hasil pengelolaan kekayaan Indonesia tidak seluruhnya kembali dan berputar di dalam negeri.
“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” ujarnya.
Prabowo Ajak Tokoh Masyarakat Awasi Pengelolaan SDA
Lebih lanjut, Prabowo mengajak para tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta kalangan intelektual untuk ikut memperhatikan persoalan pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Ia menilai para pemimpin organisasi dan tokoh masyarakat memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai daerah sehingga dapat melihat langsung kondisi pengelolaan sumber daya alam.
“Anda adalah pemimpin umat, Anda adalah pemimpin rakyat, Anda lebih dekat dengan rakyat, Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia,” tuturnya.
Prabowo juga mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, sementara keuntungan yang dihasilkan justru ditempatkan di luar negeri.
“Saya bertanya kepada para profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?” ucapnya.
Singgung Dugaan Praktik Suap terhadap Pejabat Negara
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung persoalan dugaan praktik suap dan upaya membeli pengaruh di lingkungan pemerintahan. Ia menyebut praktik tersebut berpotensi menyasar sejumlah pejabat strategis, mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden.
Presiden mengaku prihatin apabila pemimpin negara dapat dipengaruhi melalui praktik pemberian uang atau kepentingan tertentu.
“Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, saudara-saudara sekalian. Geleng-geleng kepala saya, apakah ini negara saya,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan tidak akan gentar menghadapi berbagai tekanan yang mungkin muncul akibat sikapnya dalam menjalankan pemerintahan.
“Disangka saya gentar, saya tidak akan gentar, saudara-saudara sekalian,” lanjutnya.
Melalui pidato tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh elemen bangsa ikut mengawal pengelolaan kekayaan Indonesia demi kepentingan nasional.
You must be logged in to post a comment Login