Jakarta,NortonNews.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya reformasi menyeluruh di pemerintahan, mulai dari lingkungan kerja hingga pengelolaan lembaga.
Pernyataan itu disampaikannya saat wawancara dengan dua jurnalis senior dan empat pengamat di kediamannya di Hambalang, Selasa (17/03/2026).
Dalam diskusi tersebut, Prabowo menilai bahwa masalah utama birokrasi bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada budaya dan kebiasaan yang telah mengakar selama bertahun-tahun.
“Saya melihat kita perlu menata kembali lingkungan kerja, budaya, dan tata kelola kita.
Dilansir dari Detik.com- Semua kecenderungan untuk menipu, menyelundup, atau praktik seperti underinvoicing harus diatasi,” tegas Prabowo Subianto dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/3/2026).
Prabowo menegaskan bahwa praktik-praktik menyimpang tidak boleh dibiarkan dan harus diperbaiki secara konsisten di seluruh pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi internal di setiap institusi.
“Makanya saya tanya ke semua rekan di setiap lembaga, bersihkan diri Anda sendiri atau nanti akan dibersihkan.
Saya perhatikan beberapa menteri sudah mulai menjalankan tugas dengan benar.
Ada yang santai, tapi ada dirjen nakal langsung dipecat,” tegas Prabowo Subianto.
Penegasan ini diperkuat dengan contoh di tingkat kabinet.
Prabowo menyebut langkah Menteri Pekerjaan Umum sebagai bagian dari reformasi internal.
“Kalau lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody, dia orang baik. Namun, bila ada yang bermain-main, langsung dipecat—dia sudah memberhentikan dua dirjen,” jelas Prabowo.
Langkah tersebut merujuk pada tindakan Menteri PU Dody Hanggodo dalam melakukan pembersihan internal.
Salah satunya adalah penindakan terhadap pejabat setingkat Dirjen di Kementerian PU, di mana dua pejabat mengundurkan diri setelah melewati proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat, sebagai upaya memperkuat akuntabilitas di kementerian.
Meski begitu, Prabowo mengakui bahwa reformasi ini tidak mudah.
Ia menyebut adanya tantangan serius, termasuk resistensi dari dalam institusi itu sendiri.
“Kita menemukan adanya deep state, dirjen-dirjen yang berani menentang menteri.
Akhirnya banyak dirjen yang harus dipecat.
Ada yang merasa ‘untouchable’ dan lembaga yang menolak diaudit.
Ini pekerjaan yang berat,” kata Prabowo Subianto.
You must be logged in to post a comment Login